Ini Curhatan Bima Arya di Hadapan Mendagri Saat Penutupan Rakernas Apeksi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PADANG - Di hadapan Menteri Dalam Negeri, Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya curhat dalam penutupan Rakernas Apeksi 2022, Selasa (9/8/2022).

Kegiatan Rakernas Apeksi 2022 di Padang Convention Centre, Hotel Truntum Padang ditutup hari ini.

Bima Arya menyebut bahwa selama dua hari rakernas yang berlangsung di Kota Padang cukup dinamis.

Bima Arya dalam sambutan penutupan menyampaikan bahwa para wali kota merupakan bagian dari pemerintah pusat.

Para wali kota siap mengikuti arahan pimpinan dari pemerintah pusat.

"Namun harapannya, kawan kawan wali kota tidak hanya ingin menjadi instrumen sosialisasi, tapi menjadi referensi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan," tegas Bima Arya.

Dirinya menyampaikan bahwa pada hari kondisinya sangat berat.

Bima Arya menyampaikan kepada para wali kota bahwa jauh lebih berat dari wali kota sebelum periode kini.

Tugas berat itu di antaranya pemulihan ekonomi, tsunami regulasi dan pembangunan infrastruktur yang harus terhubung dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah kota juga didorong banyak target di antaranya untuk peningkatan komponen dalam negeri.

"Di atas semua ada target suksesi, sehingga tantangannya luar biasa berat. Kami memahami pak menteri, tujuannya baik untuk efisiensi dan dan transparansi," jelasnya

Namun kata Bima ada sejumlah catatan terhadap kondisi tersebut. Ia mencatat poin poin yang perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah pusat

Aspirasi kota dari Sabang sampai Merauke ditampung Apeksi. Lalu aspirasi tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat.

Bima menyampaikan ada tiga semangat yang ingin dikoordinasikan ke pemerintah pusat. Mereka ingin memastikan langkah akselerasi pemerintah pusat tetap sejalan dengan ruh otonomi daerah sebagai cita-cita reformasi

Para wali kota melihat bahwa syarat utama bila target dikejar harus ada komitmen yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia menyebut bahwa arahan Presiden RI, Joko Widodo sangat jelas tapi di tingkat kementrian ada tafsiran berbeda.

Bima Arya berharap kementrian bisa seirama dalam menyampaikan kebijakan dari presiden.

"Tugas kami di lapangan untuk menyampaikan, kami berharap ada kordinasi, apalagi sebagai pembina kami. Pak tito juga sangat responsif dengan catatan kami," ulasnya.

Bima Arya menyebut bahwa para wali kota sangat butuh dukungan pemerintah pusat. Namun dukungan ini harus realistis agar bisa lebih optimistis.

Wali Kota Bogor itu menyampaikan bahwa ada mandatory standing bagi pemerintah daerah di APBD.

Ada sejumlah porsi anggaran dalam APBD yang membuat anggaran itu habis karena pengeluarannya mencapai 115 persen.

"Belum lagi 14 retribusi dan satu pajak yang dikurangi. Mungkin ada 35 persen potensi pajak berkurang, ada harapan skema tenaga honorer yang bisa dihilangkan untuk membenahi keuangan daerah," ulasnya.

Bima menilai mandatory standing tidak terhubung karena angkanya tidak masuk. Bahkan ada potensi penerimaan daerah dikurangi.

"Nanti kami akan surati kementerian, bapak sebagai pembina kami, mengayomi kami dalam mengkomunikasikan hal ini," paparnya dalam penutupan Rakernas Apeksi 2022 tersebut.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sikumbang )