Breaking News:

Berita Siak

Titipan PT DSI Rp 26 Miliar Diletakkan di Bank BNI Sejak 2016, Apakah Berbunga?

PT DSI sebagai pemohon eksekusi lahan seluas 1.300 Ha di Dayun telah menitipkan uang ke PN Siak sebanyak Rp 26 miliar sejak 2016 silam.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU.COM/MAYONAL PUTRA
PT DSI sebagai pemohon eksekusi lahan seluas 1.300 Ha di Dayun telah menitipkan uang ke PN Siak sebanyak Rp 26 miliar sejak 2016 silam. FOTO: Kuasa masyarakat pemilik lahan Sunardi SH berorasi saat melakukan aksi penolakan constatering dan ekseskusi lahan oleh PN Siak dengan pemohon PT DSI dan termohon PT KD, Rabu (3/8/2022) di Dayun. Tribunpekanbaru.com/Mayonal Putra 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - PT Duta Swakarya Indah (DSI) sebagai pemohon eksekusi lahan seluas 1.300 Ha di Dayun telah menitipkan uang ke Pengadilan Negeri (PN) Siak sebanyak Rp 26 miliar sejak 2016 silam.

Uang tersebut saat ini berada di Bank BNI, apakah berbunga?

Humas PN Siak Mega Mahardika menerangkan, uang tersebut dititip PT DSI dan disimpan di kas kepaniteraan PN Siak. Kas kepaniteraan tersebut menggunakan rekening bank BNI dan dipastikan tidak berbunga.

“Jika bunga bank jalan maka menimbulkan masalah baru. Uang sebanyak itu kan tidak mungkin disimpan di kantor ini maka disimpan di kas kepaniteraan. Kas kepaniteraan ini tempat menyimpan semua uang termasuk uang konsinyasi. Kami pastikan semuanya tidak berbunga,” kata Mega ke media, Selasa (9/7/2022).

Baca juga: Nama Mantan Bupati Siak Muncul Kembali dalam Kasus PT DSI, Statusnya Sudah Tersangka?

Baca juga: PT DSI Belum Miliki HGU, Baru Diajukan 2021 Seluas 900 Ha dari 3.000 Ha Kebun Kelapa Sawit

Baca juga: Diduga Palsukan Dokumen Lahan, Koperasi Sengkemang Jaya Laporkan PT DSI ke Presiden Jokowi

Baca juga: Polisi Siap Amankan Rencana Eksekusi PT Karya Dayun di Siak, Kuasa Hukum PT DSI Apresiasi

Mega menyebut uang titipan dari pemohon eksekusi yakni PT DSI tersebut bukan uang ganti rugi. Ia menyebut uang itu sebagai pembayaran penggantian tanaman kelapa sawit di atas tanah termohon eksekusi.

Termohon eksekusi dalam hal ini adalah PT Karya Dayun. PN Siak sudah melaksanakan constatering dan eksekusi terhadap termohon duakali, yakni pada 2016 dan 3 Agustus 2022. Pelaksanaan constatering dan eksekusi itu gagal karena mendapat penolakan dari masyarakat pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lahan tersebut.

Sebelumnya Mega menyampaikan, constatering dan eksekusi lahan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Alasannya di lokasi constatering dan eksekusi lahan tersebut tidak terkendali karena banyaknya penolakan dari masyarakat.

“Ini bukan batal ya, tapi ditunda sampai dengan menunggu kesiapan dari pihak pengamanan dari Polres,” kata Mega.

Ia menerangkan, di lapangan ada instruksi dari kepolisian untuk menunda constatering dan ekseskusi dengan alasan keamanan. Sebab ada bentrokan kepolisian dengan warga setempat.

“Karena ada bentrokan dengan warga setempat maka kami tidak mungkin memaksakan. Bagaimana situasi di lapangan itu Polres yang lebih tahu dan kami sangat menghormati keputusan dari Polres,” kata dia.

Mega mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan amar putusan perkara Nomor: 04/Pdt.EKS-PTS/2016 PN Sak antara PT DSI sebagai pemohon eksekusi melawan PT Karya Dayun sebagai termohon eksekusi. Rencana konstatering dan eksekusi seluas 1.300 di KM 8 Kampung Dayun.

Pada 3 Agustus 2022 tersebut hampir seribu massa memadati jalan lintas Siak -Dayun untuk menolak constatering dan eksekusi lahan seluas 1.300 Ha. Massa menggelar spanduk dan mengibarkan merah putih. Mereka juga membakar ban bekas di jalan tersebut.

Massa sempat bentrok dengan aparat kepolisian yang menyebabkan 4 orang terluka dan 2 orang diamankan aparat kepolisian. Massa yang dipimpin Sunardi SH, tidak mau beranjak dari jalan yang mereka blokade. (tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved