Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Dewan Sebut Gubri Syamsuar Gagal Soal Pendidikan Bila Tidak Bisa Selesaikan PPDB

Anggota DPRD Riau dari fraksi PAN, Mardianto Manan menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat, terkait belum tertampungnya anak mereka pasca pelaksa

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: David Tobing

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dari fraksi PAN, Mardianto Manan menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat, terkait belum tertampungnya anak mereka pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Riau 2022.

Sebagaimana di Pekanbaru diperkirakan masih ada ribuan anak yang belum mendapatkan sekolah karena alasan keterbatasan SMA dan SMK, begitu juga di Kabupaten Kota lainnya termasuk di Pelalawan masih ada ratusan siswa yang belum tertampung.

Menurut Mardianto Manan, pemerintah Provinsi Riau harus cepat mengambil sikap dengan kondisi ini, karena ini soal hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang sedianya harus disiapkan pemerintah.

"Kita minta pemerintah dan khususnya pak Gubernur segera ambil sikap, agar tidak ada lagi anak kita yang harus tidak bersekolah akibat belum adanya celah masuk ke Negeri,"ujar Mardianto Manan.

Karena saat ini saja sudah hampir dua bulan lamanya ajaran baru tahun 2022 - 2023 dimulai, sementara masih ada anak didik yang belum dapat sekolah.

"Jangan sampai anak kita ini putus sekolah, kasihan kita, makanya pemerintah harus membuat sikap tanggap darurat jika perlu,"ujar Mardianto.

Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, maka menurut Mardianto Manan, sama halnya dengan kegagalan visi dan misi Gubernur Riau Syamsuar untuk menghadirkan pendidikan kepada masyarakat.

"Ini kegagalan Pak Syamsuar soal pendidikan, visi dan misinya di pendidikan tidak tercapai dengan baik,"ujar Mardianto Manan.

Sementara untuk solusi disekolahkan ke swasta bagi yang tidak tertampung di PPDB negeri, menurut Mardianto Manan menjadi solusi, namun harus diperhatikan juga soal pembiayaan dan kualitas sekolah.

"Artinya jangan sampai tidak bersekolah anak-anak kita ini, ketika mereka gagal sekolah maka ini adalah kegagalan pemerintah soal pendidikan,"tegas Mardianto Manan.

Sebelumnya memang pemerintah ingin memasukkan anak-anak yang tidak masuk PPDB itu ke sekolah SMA dan SMK swasta, lewat jalur afirmasi. Dengan perjanjian ditingkatkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Swasta tersebut.

(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved