Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Wali Murid Mengeluh Beli Buku Kurikulum Merdeka SMPN Rp 833 Ribu, Begini Respon DPRD Pekanbaru

Sejumlah wali murid di sebuah SMPN di Pekanbaru merasa keberatan dengan pembelian uang buku Kurikulum Merdeka

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Anggota DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi menanggapi keluhan wali murid sebuah SMPN di Pekanbaru yang keberatan dengan pembelian uang buku Kurikulum Merdeka. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Beberapa wali murid di sebuah SMPN di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, keberatan dengan pembelian uang buku Kurikulum Merdeka.

Tak tanggung-tanggung, biaya pembelian buku Kurikulum Merdeka tersebut dipatok dengan total harga Rp 833.000, dengan 9 jenis buku mata pelajaran.

Kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (12/8/2022), wali murid berinisial Sr mengaku, bahwa pihak sekolah (SMPN di kawasan Sidomulyo Barat) memaksa murid untuk pembelian buku Kurikulum Merdeka, terbitan penerbit Erlangga tersebut.

List 9 jenis buku yang wajib hukumnya dibeli tersebut masing-masing, Buku TIK harga Rp 98 ribu, Buku IPS Rp 98 ribu, Buku Matematika Rp 125 ribu.

Buku PJOK Rp 97 ribu, Buku IPA Rp 121 ribu, Buku Bahasa Indonesia Rp 89 ribu, Buku PLN Rp 66 ribu, Buku PAI Rp 81 ribu dan Buku Bahasa Inggris Rp 58 ribu.

"Kepala sekolah melalui wali kelas mewajibkan beli kepada semua siswa. Buku tak boleh di foto kopi, harus beli buku baru. Modusnya sekolah menyiapkan. Padahal anak saya baru kelas satu (SMPN). Kan ini namanya pemaksaan. Uang dari mana," tegas Sr saat dijumpai Tribunpekanbaru.com di Jalan Soekarno Hatta.

Tidak hanya Sr, beberapa wali murid lainnya juga mengaku keberatan membelinya. Di samping ini kurikulum baru (Merdeka), anak-anak dipastikan belum mengerti alurnya.

"Jujur saja, kami tak sanggup. Kalau tak salah informasi, Kurikulum Merdeka ini kan baru tahap sosialisasi. Kenapa diwajibkan sekolah anak kami," tambah Tt, wali murid lainnya.

Menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi menegaskan, agar Disdik selaku OPD yang bertanggung, segera bertindak.

Pastikan bahwa Kurikulum Merdeka saat ini, baru tahap sosialisasi di sekolah.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved