Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Komisi III DPRD Pekanbaru Panggil Disdik Pekanbaru Bahas Soal Kurikulum Merdeka

Banyaknya laporan masyarakat, terkait penerapan Kurikulum Merdeka di beberapa sekolah di Kota Pekanbaru, akan direspon langsung DPRD Pekanbaru.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Syafruddin Mirohi
Banyaknya laporan masyarakat, terkait penerapan Kurikulum Merdeka di beberapa sekolah di Kota Pekanbaru, akan direspon langsung DPRD Pekanbaru. FOTO: Hearing Komisi III DPRD Pekanbaru dengan Disdik Pekanbaru, membahas soal PPDB SD dan SMP Tahun 2022, Senin (20/6/2022) kemarin. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Banyaknya laporan masyarakat, terkait penerapan Kurikulum Merdeka di beberapa sekolah di Kota Pekanbaru, akan direspon langsung wakil rakyat di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru.

Bahkan Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi pendidikan, berjanji akan memanggil Disdik Pekanbaru dalam waktu dekat, untuk membahas secara rinci, bagaimana dan kapan sebenarnya penerapan Kurikulum Merdeka tersebut.

"Rencana kita awal pekan depan (hearing) dengan Disdik. Kita akan tindaklanjuti soal Kurikulum Merdeka itu. Karena masyarakat sudah ribut," tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan, Kamis (18/8/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Komisi III DPRD tidak ingin tujuan Kurikulum Merdeka tersebut, dijadikan celah bagi oknum kepala sekolah untuk mendapatkan uang yang tak sesuai aturan. Apalagi belakangan ada laporan wali murid di SMPN 47 Pekanbaru, yang dipaksa membeli 9 buku Kurikulum Merdeka, dengan total harga Rp 833 ribu.

Kemudian, ada lagi laporan wali murid, bahwa di SDN anaknya, akan diterapkan Kurikulum Merdeka tersebut, padahal jangan kan siswanya, sebagian gurunya saja belum mengerti apa itu Kurikulum Merdeka.

"Makanya ini nanti harus clear. Kapan pastinya dijalankan. Karena dari informasi yang kami terima, tahun 2022 ini, status Kurikulum Merdeka itu baru sosialisasi. Mana yang benar," sebutnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Gerindra ini mengharapkan, agar sekolah (SDN dan SMPN) di Kota Pekanbaru, jangan membuat aturan sendiri, sebelum ada perintah dari Disdik.

"Kita minta Disdik ini benar-benar diawasi. Bagi sekolah yang memang ketahuan membandel, kasih saja sanksi. Dari dulu sikap tegas ini kita minta ke Disdik," harapnya.

Selain mempertanyakan Kurikulum Merdeka, dalam hearing nanti, Komisi III DPRD juga akan mengevaluasi kinerja 2021 dan mempertanyakan progres dan serapan anggaran terkait program prioritas tahun 2022 ini.

"Kami juga akan mempertanyakan seperti apa program tahun 2023. Terutama soal penambahan ruang kelas baru atau pembangunan sekolah baru," sebutnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved