Breaking News:

Berita Pelalawan

DPMPTSP Pelalawan Pastikan PT TUM Tak Beroperasi Lagi Setelah Dihentikan Tim Terpadu Pemda

Aktivitas PT TUM sempat menjadi polemik di tengah masyarakat Kecamatan Kuala Kampar selama dua bulan terakhir saat melakukan pembersihan lahan.

Penulis: johanes | Editor: CandraDani
istimewa
Tim gabungan penyidik dari Pemda Pelalawan menyegel dan memasang spanduk larangan beraktivitas di lahan PT TUM di Desa Teluk Kecamatan Kuala Kampar beberapa waktu lalu. (Ist) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan memastikan PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) tidak lagi beroperasi di Desa Teluk Kecamatan Kuala Kampar setelah dihentikan bulan lalu.

Aktivitas PT TUM sempat menjadi polemik di tengah masyarakat Kecamatan Kuala Kampar selama dua bulan terakhir.

Sejak perusahaan perkebunan kelapa sawit itu menurunkan beberapa alat berat jenis eskavator di Desa Teluk untuk melakukan pembersihan lahan.

Padahal Pemkab Pelalawan telah mencabut Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT TUM sejak tahun 2020 lalu, lantaran tidak ada aktivitas.

Namun setelah dua tahun IUP-B dicabut, perusahaan malah menunjukkan eksistensinya dengan memulai membersihkan lahan di dekat areal Hak Guna Usaha (HGU) miliknya.

"Sampai saat ini belum ada aktivitas dari PT TUM, setelah tim Pemda menyegel dan melarang perusahaan beraktivitas beberapa waktu lalu," kata Kepala DPMPTSP Pelalawan, Budi Surlani kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (25/8/2022).

Budi Surlani menerangkan, tim terpadu Pemda yang berasal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perkebunan dan Peternakan, penyidik PPNS serta instansi lainnya sudah memasang tanda larangan dan penghentian aktivitas perusahaan.

Hal itu juga dipertegas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dua pekan lalu yang mengundang manajemen PT TUM, BPN Pelalawan, serta instansi terkait.

Pemda dengan tegas melarang berbagai bentuk kegiatan perusahaan di atas HGU di Kuala Kampar lantaran IUP-B telah dicabut.

Bahkan Pemda juga telah menyurati BPN Wilayah Riau untuk mencabut izin HGU PT TUM dan pencabutan IUP-B sebagai dasarnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved