Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Demo di Depan Gedung DPRD Riau Berakhir Ricuh, 7 Tuntutannya Tolak Kenaikan BBM

Kericuhan ini sempat menyebabkan kemacetan jalan Sudirman tepatnya di depan gedung DPRD Riau, apalagi pada saat terjadinya kericuhan di jalanan

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: didik ahmadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Demo ribuan mahasiswa Universitas Riau di depan Gedung DPRD Riau Jumat (26/8/2022) berakhir ricuh, setelah massa ini tetap memaksa masuk ke dalam gedung DPRD tersebut.

Setelah lama berorasi secara bergantian, dan tidak ada ditemui wakil rakyat, mahasiswa inipun terus memaksa untuk masuk ke dalam gedung, namun mendapat pagar dari aparat kepolisian.

Setelah pukul 18.00 WIB, mahasiswa inipun dipaksa untuk membubarkan diri, aparat kepolisian memukul mundur mahasiswa yang mencoba melakukan perlawanan tersebut.

Kericuhan ini sempat menyebabkan kemacetan jalan Sudirman tepatnya di depan gedung DPRD Riau, apalagi pada saat terjadinya kericuhan di jalanan tersebut.

Presiden Mahasiswa Unri Kaharuddin dalam orasinya menyampaikan ada tujuh tuntutan mereka dalam aksi ini, yang semuanya mereka simpulkan Indonesia Gawat Darurat.

Tuntutan pertama Menunda pengesahan RKUHP dan menjamin keterbukaan draf RKUHP. Selain itu meminta keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP. Serta segera merevisi kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.

"Kedua Hapuskan wacana kenaikan BBM subsidi dan menjamin ketersedian BBM subsidi di daerah khususnya Riau,"ujar Kaharuddin.

Selanjutnya tuntutan mereka, mendesak Kemendikbud-Ristek untuk mengeluarkan putusan hasil rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Dekan FISIP non aktif.

"Kemudian Stabilkan harga bahan pokok. Selain itu menjamin ketersediaan bahan pokok di Indonesia khususnya Riau,"ujar Kaharuddin.

Berikutnya tuntutan mereka, meminta selesaikan konflik agraria di seluruh Indonesia dan menyediakan sistem mutakhir terkait data agraria.

Terus berikutnya, mengkaji kembali Permentan no 10 tahun 2022. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara penetapan alokasi. Juga harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian terkhusus pasal yang mengenai komoditi yang mendapatkan pupuk subsidi serta memastikan keterbukaan informasi pertanian.

"Terakhir kami minta meningkatkan aksesibilitas energi, memajukan pembiayaan energi dan meningkatkan penggunaan teknologi bersih,"jelas Kaharuddin.(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved