Breaking News:

Memaknai JKN-KIS sebagai Proteksi Masa Depan: Jaminan Penting di Masa Genting

Melansir data BPJS Kesehatan, kesadaran masyarakat di Riau memiliki jaminan kesehatan perlu ditingkatkan

tribunpekanbaru.com/firmaulisihaloho
Mobile Customer Service BPJS Kesehatan di depan Purna MTQ Pekanbaru, Selasa (16/8/2022). Mobil BPJS Kesehatan ini melayani masyarakat dengan berbagai layanan yang disediakan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Miris dan kesal. Barangkali dua kata ini menggambarkan pengalaman yang dialami seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru.

Pada Juli 2022 lalu, Dia menemukan dua pasien yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sementara kondisinya kritis dan diharuskan segera ditindak.

Akan tetapi, mereka menolak dioperasi dengan alasan biaya. Kemudian memutuskan pulang dan mencari pengobatan alternatif.

“Padahal, kedua kondisi mereka ini ditanggung BPJS Kesehatan,” jelas Riana kepada tribunpekanbaru.com, Minggu (31/7/2022).

Ingatan kondisi di atas masih segar di benaknya. Bayi perempuan itu berusia 10 bulan. Dia digendong Ibunya ke rumah sakit dengan kondisi mengalami penurunan kesadaran dan sesak.

Sebelum diperiksa, petugas menanyakan apakah memiliki JKN-KIS. Si Ibu menjawab tidak ada dan akan menggunakan biaya pribadi.

Lantaran biaya terbatas, bayi yang seharusnya dirawat di ruangan PICU ditempatkan di ruangan biasa oleh orangtuanya. Setelah diperiksa, Dokter menyebut diagnosis bayi ini suspek Space occupied lession (SOL) dan Hidrosefalus.

Dengan persetujuan kedua orangtua, bayi tadi menjalani pemeriksaan CT Scan dengan biaya pribadi. Hasilnya kata Dokter, harus segera dioperasi dan dipasang Ventriculoperitoneal Shunt (VP shunt).

Mengetahui saran itu, keluarga meminta waktu berunding setelah sebelumnya menanyakan perihal biaya yang dibutuhkan.

“Kami sempat menyarankan kepada keluarga untuk segera mengurus JKN-KIS karena tindakan medis ini ditanggung biayanya. Akan tetapi, mereka tidak menanggapi,” kata Riana.

Tiga hari dirawat, keluarga pasien memutuskan untuk membawa pulang bayi tanpa ada tindakan apapun.

“Kami perawat sebenarnya miris dan kesal dengan kejadian itu. Miris karena orangtuanya seperti tidak peduli dengan kondisi bayinya. Kesal, karena ternyata masih ada yang enggan mengurus JKN-KIS. Sekarang kita tidak tahu bagaimana kondisi bayi itu,” ucapnya.

Melansir data BPJS Kesehatan, kesadaran masyarakat di Riau memiliki jaminan kesehatan perlu ditingkatkan. Hingga Februari 2022, jumlah kepesertaan di Riau berada di angka 78,74 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 6.574.932 jiwa. Angka itu tercatat lebih rendah dibandingkan kepesertaan secara nasional, yang sudah mencapai 87,74 persen.

Hal serupa juga ditemukan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021. Bahwa kesadaran masyarakat atas jaminan kesehatan di Riau masih tergolong rendah. Dimana persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan di Provinsi Riau 64,72 persen atau peringkat 24 dari 34 provinsi, dibawah rata-rata nasional, 68,36 persen. Sehingga, sekitar 31,64 persen masyarakat Riau belum terlindungi urusan kesehatannya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved