Breaking News:

Berita Riau

Terjaring OTT Peras Pemilik Lahan, Empat Pegawai DLHK Riau Resmi Diberhentikan

Kepala BKD Provinsi Riau menyatakan diberhentikannya sementara empat oknum PNS DLHK Riau tersebut, setelah pihaknya mendapat surat penetapan tersangka

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: CandraDani
TRIBUNPEKANBARU.COM/JOHANNES TANJUNG
4 Pegawai DLHK Provinsi Riau yang kena OTT oleh Polres Pelalawan digiring polisi dari sel tahanan saat konperensi pers di Mapolres Pelalawan, Selasa (19/7/2022) sore. Kini, Kepala DLHK Riau dan Kepala UPT KPH Sorek dipanggil polisi. Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Masih ingat, empat pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Pelalawan.

Kini nasib mereka resmi diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasca OTT karena diduga melakukan pemerasan kepada pemilik lahan berat di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kabupaten Pelalawan, Senin (18/7/2022) lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Senin (29/8/2022) mengatakan, diberhentikannya sementara empat oknum PNS DLHK Riau tersebut, setelah pihaknya mendapatkan bukti surat penetapan tersangka dan penahanan empat PNS tersebut dari pihak kepolisian.

"Kami sudah berhentikan sementara empat ASN DLHK Riau itu. Hal itu kami lakukan setelah menerima surat dari pihak kepolisian," kata Ikhwan.

Untuk status keempat ASN tersebut, lanjut Ikhwan, pihaknya masih menunggu hasil persidangan di pengadilan.

Hasil dari persidangan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang akan dijadikan acuan untuk menentukan nasib keempat ASN tersebut.

"Kalau sudah ada kekuatan hukum tetap, baru akan ditindaklanjuti lagi. Apakah akan diberhentikan tetap dari status pegawai atau seperti apa, itu nantinya," tegasnya.

Meski demikian, Ikhwan menjelaskan, sesuai dengan aturan, jika ASN tersebut tersangkut masalah tindak pidana korupsi, maka dapat langsung diberhentikan dari status pegawai.

"Kalau kalau tersangkut pidana umum, ada ketentuannya diatas hukuman penjara dua tahun baru bisa diproses pemberhentiannya," katanya.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved