Breaking News:

Berita Kampar

Update Kasus Mafia Pupuk, Kejari Kampar Masih Tunggu Jumlah Kerugian Negara dari Inspektorat Riau

Kasi Pidana Khusus Kejari Kampar, Amri Rakhmanto Sayekti mengatakan, penghitungan kerugian negara akibat mafia pupuk oleh Inspektorat sedang berjalan

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Kasi Pidsus Kejari Kampar Amri Rakhmanto Sayekti didampingi Kasi Intel Silfanus Rotua Simanullang memeriksa dokumen di Kantor BPP Tapung dalam penggeledahan terkait kasus mafia pupuk di Kampar. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Kejaksaan Negeri Kampar belum mendapat jumlah pasti besar kerugian negara dalam kasus mafia pupuk bersubsidi tahun 2021.

Kerugian negara dihitung oleh Inspektorat Riau.

Kepala Kejari Kampar, Arif Budiman melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Amri Rakhmanto Sayekti mengatakan, penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat sedang berjalan.

Penghitungan kerugian negara dilakukan di empat kecamatan sasaran pendistribusian pupuk bersubsidi.

"(Penghitungan kerugian negara) satu kecamatan sudah selesai. Sekarang lanjut ke tiga kecamatan," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (30/8/2022).

Kejari Kampar memilih Inspektorat Riau dalam penghitungan kerugian negara. Meski kasus ini dalam kegiatan yang bersumber dari APBN.

Menurut Amri, tidak ada masalah. Kejari sebelumnya sudah berdiskusi dengan Inspektorat Riau. Pihak Inspektorat bersedia melakukan penghitungan.

Penghitungan kerugian negara dilakukan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi yang berkaitan dengan tersangka.

Sehingga hasil penghitungan kerugian negara dapat ditotal untuk mengetahui akibat perbuatan tersangka.

Sebelumnya, Kejari telah menetapkan tiga tersangka. Mereka masing-masing berinisial NR, GT dan DM.

NR adalah pemilik kios pengecer di Kecamatan Kuok. NR diketahui mengelola kios pengecer dengan nama berbeda di kecamatan lain.

Dua lainnya, GT dan DM merupakan Tim Verifikator di Kecamatan Kuok.

Ketiga tersangka terlibat dalam dugaan penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi di empat kecamatan. Yakni Kuok, Salo, Bangkinang Kota dan Kuok.

Ketiga tersangka dijerat dengan primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Amri mengemukakan, penghitung kerugian negara merupakan bagian dari pemberkasan dalam rangka penyidikan tiga tersangka. Ia mengaku, sejauh ini belum ada penambahan tersangka baru.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved