Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Siap-Siap Tak Bayar Pajak Kendaraan 2 Tahun Data STNK Akan Dihapus

Tim Pembinaan Samsat Provinsi Riau, Rabu (31/8) lakukan sosialisasi pasal 74 UU No 22 Tahun 2009. Sosialisasi itu dilaksanakan di Kantor Cabang Jasa R

Penulis: Rino Syahril | Editor: David Tobing

TRIBUNPEKANBARU.com  - Agar kendaraan bermotor masyarakat tidak jadi bodong atau ilegal, karena tidak bayar pajak 2 tahun berturut-turut   

Tim Pembinaan Samsat Provinsi Riau, Rabu (31/8) lakukan sosialisasi pasal 74 UU No 22 Tahun 2009. Sosialisasi itu dilaksanakan di Kantor Cabang Jasa Raharja Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman. 

Hadir dalam sosialisasi itu Kacab Jasa Raharja Riau, M Iqbal Hasanuddin, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Riau, AKBP Budi Setyono dan Kabid Pajak Daerah Bapenda Riau M Sayoga.

Kacab Jasa Raharja Riau, M Iqbal Hasanuddin mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan yang diambil oleh Korlantas Mabes Polri. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari menegakan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Sosialisasi ini kita lakukan agar pemilik kendaraan patuh melakukan registrasi ulang dan membuat pajak kendaraan meningkat,” ujar Kacab Jasa Raharja Riau, M Iqbal Hasanuddin kepada Tribun, Rabu (31/8).

Tahun ini saja jelas M Iqbal berdasarkan data Jasa Raharja tanggal 30 Agustus 2022 yang melakukan pembayaran pajak kendaraan masih kecil atau baru 718.081 kendaraan atau baru 30,20 persen dari 1.660.047 kendaraan bermotor yang ada di Riau. 

"Semoga dengan penerapan pasal 74 UU No 22 Tahun 2009 ini tingkat kendaraan yang bayar pajak semakin tinggi," ucap M Iqbal.

Dijelaskan M Iqbal, setiap tahun para pemilik kendaraan wajib registrasi ulang kendaran. Registrasi ulang tahunan tersebut meliputi pajak kendaraan dan iuran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh PT Jasa Raharja. 
“Pembinaan samsat dan sosialisasi ini dilakukan agar registrasi dibenahi, single data dibenahi. Termasuk ada kebijakan lain,” ungkapnya.

Namun, sebelum penghapusan data kendaraan bermotor dilakukan, Samsat akan berkirim surat kepada pemilik kendaraan. Surat peringatan akan dikirim ke pemilik kendaraan tiga bulan sebelum dilakukan penghapusan secara permanen.

“Surat peringatan nanti sampai 3 kali. Jika pemilik kendaraan mengabaikan surat peringatan, data kendaraan ya terpaksa hapus,” ujar M Iqbal.

Sementara itu Kasubdit Regident Ditlantas Polda Riau, AKBP Budi Setyono menyampaikan saat ini masih tahap sosialisasi terkait pasal 74 UU No 22 Tahun 2009. 

"Yang perlu dipahami masyarakat dalam pungutan pajak kendaraan bermotor terdapat sumbangan wajib kecelakan yang terkumpul dan dikelola Jasa Raharja, yang kemudian dapat memberikan santunan pada keluarga korban kecelakaan," ujar AKBP Budi.

Untuk AKBP Budi mengingatkan masyarakat sebelum UU ini ditegakkan, perihal pembelian kendaraan bermotor yang bekas untuk segera melakukan balik nama. 

"Karena, bila terjadi penunggakkan pajak selama 5 tahun, ditambah 2 tahun selanjutnya, maka seluruh data yang ada di Samsat akan terhapus dan kendaraan itu tidak bisa lagi diurus," ucapnya.

(Tribunpekanbaru.com/Rino Syahril)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved