Jelang Demo Tolak Kenaikan BBM di Pekanbaru, Kerahkan 650 Personel Gabungan Polisi dan Satpol PP

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sebanyak 650 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan BBM di Kota Pekanbaru, Senin (5/9/2022).

"Ada 650 orang personel gabungan dengan Polda Riau dan Satpol PP Provinsi yang dikerahkan untuk pengamanan," kata Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Pria Budi.

Lanjut dia, sesuai agenda yang diterima pihaknya dalam surat pemberitahuan, demonstrasi akan digelar pada pukul 13.00 WIB siang ini.

Pria Budi menuturkan, pengamanan demonstrasi akan dilakukan sesuai Protap yang ada.

"Kalau ada yang menyampaikan pendapat, ya kami mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut, seperti biasa lah," ujarnya.

Disinggung apakah nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas, Pria Budi menyatakan terkait itu nanti akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Nanti kita lihat, apabila memang dibutuhkan untuk dialihkan, maka akan kita alihkan. Semoga adik-adik mahasiswa hanya di pinggir jalan saja," bebernya.

Kapolresta Pekanbaru menambahkan, peserta demonstrasi diperkirakan jumlahnya mencapai 500 orang.

"Dari surat pemberitahuan sekitar 500 orang," tutupnya.

Sementara informasi yang dirangkum tribunpekanbaru.com, mahasiswa akan menggelar demo untuk menolak kenaikan harga BBM.

Tak hanya dilakukan di Kota Pekanbaru, demonstrasi juga dilakukan di Kabupaten Kampar.

Untuk di Kota Pekanbaru, peserta aksi berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru.

Mereka akan menggelar aksi di Tugu Zapin dan Kantor DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman.

Dalam tuntutannya, mereka meminta Presiden Jokowi untuk mencabut keputusan kenaikan BBM bersubsidi dan mencari alternatif lain dari masalah beban subsidi BBM di APBN.

Sementara untuk di Kabupaten Kampar, peserta aksi berasal dari Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Bangkinang.

Mereka akan menggelar demo di Kantor Bupati Kampar.

Selain menolak kenaikan harga BBM yang mencekik rakyat, mereka juga menyuarakan menolak UU Omnibuslaw, dan meminta agar harga sejumlah bahan komoditi diturunkan.

( Tribunpekanbaru.com / Rizky Armanda )