Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pengelolaan Sampah Diserahkan ke Kecamatan Lagi? Ketua DPRD Pekanbaru: Infonya Draf Sedang Digodok

Pengelolaan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru tahun depan (2023), kemungkinan tidak lagi memakai jasa pihak swasta.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Pengelolaan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru tahun depan (2023), kemungkinan tidak lagi memakai jasa pihak swasta. FOTO ILUSTRASI 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pengelolaan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru tahun depan (2023), kemungkinan tidak lagi memakai jasa pihak swasta. Namun kabarnya, akan diserahkan lagi ke pihak kecamatan.

Kepastian rencana tersebut, direspon positif Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST. Dia menyebutkan, informasi yang didapatkannya dari Pemko Pekanbaru, bahwa kemungkinan tersebut akan direalisasikan Pemko Pekanbaru.

"Kabarnya juga drafnya sedang disusun (digodok). Coba pastikan ke Pemko," kata Sabarudi kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (7/9/2022).

Ya, masih buruknya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, sejak dikelola pihak ketiga, tidak ada jalan lain, selain harus mengembalikan pengelolaan sampah ini ke sistem swakelola.

Sebab, selama empat tahun pihak ketiga mengelola sampah di Kota Pekanbaru, tidak pernah beres. Bahkan persoalan dan titik sampah makin bertambah.

Sementara di satu sisi, uang pengelolaan sampah dari APBD Pekanbaru yang diserahkan ke pihak ketiga (PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah), terus terkuras habis.

Tahun 2022 ini saja, anggaran pengelolaan sampah diposkan di APBD sebesar Rp 50 miliar lebih. Jumlah besar uang rakyat yang dibelanjakan ini, tidak sesuai dengan hasil yang diterima.

Bahkan Komisi IV DPRD Pekanbaru yang membidangi persoalan ini menilai, pengelolaan sampah pihak ketiga tersebut, gagal total.

"Untuk persoalan sampah ini gagal. Kondisi ini terjadi, karena tidak ada ketegasan kepada pihak ketiga. Di samping OPD nya (DLHK) juga dinilai melempem," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST.

Lalu, apakah Pj Wali Kota Muflihun berani mengakhiri kontrak kerja pihak ketiga, pada akhir 2022 nanti?

Jika melihat banyaknya desakan, agar pengelolaan sampah tahun 2023 diserahkan ke kecamatan, mau tidak mau, Pj Wali Kota Muflihun harus berani bersikap tegas.

Apalagi kondisi ini dipertegas juga dari kalangan DPRD Pekanbaru, bahwa tidak ada nilai plus sedikit pun, sejak sampah dikelola pihak ketiga. Justru menambah persoalan kota ini.

Sebenarnya Pj Wali Kota Muflihun sudah berupaya, agar Kota Pekanbaru bebas dari sampah. Bahkan beberapa bulan lalu, Pj Wako bersama OPD mengkampanyekan Kota Pekanbaru bebas sampah.

Bahkan terakhir, lewat postingan Pj Wako di Instagramnya, turun ke lokasi sampah di Jalan Gulama. Dia meminta DLHK action langsung, tanpa membiarkan tumpukan sampah berlama-lama.

"Tidak ada alasan bagi DLHK Pekanbaru untuk tidak menjaga setiap titik lokasi yang rawan dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal," tegasnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved