Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Dukung Pengelolaan Sampah Sistem BLUD, Pj Wako Tak Perlu Gentar

Sinyal positif dari Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, akan menghapus pengelolaan sampah pihak ketiga mulai awal 2023, disambut tegas DPRD Pekanbaru.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Sinyal positif dari Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, akan menghapus pengelolaan sampah pihak ketiga mulai awal 2023, disambut tegas DPRD Pekanbaru. FOTO: Sampah tampak menumpuk di Jalan Soekarno-Hatta tidak jauh dari simpang Jalan Lobak, Kota Pekanbaru, Jumat (22/7/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sinyal positif dari Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, akan menghapus pengelolaan sampah pihak ketiga mulai awal tahun 2023, disambut tegas DPRD Pekanbaru.

Apalagi pengelolaan sampah akan dialihkan ke sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tentunya rencana ini patut diapresiasi dan didukung penuh.

Bahkan Pj Wako tak perlu gentar, dan merasa khawatir rencana ini tak bisa berjalan maksimal.

Sebab, hampir semua penjuru, terutama legislator sebagai repsentasi masyarakat Kota Pekanbaru, akan mensupport habis.

"Rencana-rencana seperti ini lah yang wajib kita dukung penuh. Karena langsung dirasakan masyarakat. Tinggal lagi action nyata dari Pj Wako," tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (8/9/2022).

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Pj Wako harus memandang persoalan sampah ini secara komprehensif. Karena sudah terbukti empat tahun dikelola pihak ketiga (PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah), tidak memberikan hasil yang baik.

Justru persoalan semakin rumit, seiring makin terkurasnya APBD untuk sampah ini. Dengan rencana menggunakan BLUD, layaknya pengelolaan parkir, niscaya ini terobosan yang wajib hukumnya dijalankan.

"Kota Pekanbaru pernah mengelola sampah diserahkan ke kecamatan. Tidak ada masalah apapun, kota bersih dan ada sedikit PAD di sana. Dengan BLUD yang akan terapkan, tentu akan lebih baik. Apalagi tidak menggunakan APBD, tapi sampah terangkut," paparnya.

Selain mendukung penuh BLUD, Politisi Partai Gerindra ini menyarankan kepada Pemko, bahwa target prioritas peralihan pengelolaan sampah ini, adalah kota bersih dan tak ada keluhan dari masyarakat lagi.

"Untuk tahun pertama dan kedua, jangan dulu dikejar target PAD. Tapi bagaimana kota ini bersih dari sampah. Setelah itu baru dievaluasi, bicara PAD karena ada retribusi di sana. Harus dipisahkan," sarannya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved