Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta ke Pj Wako Evaluasi dan Audit BUMD, Diduga Jadi Ladang Korupsi

Kontribusi BUMD di Kota Pekanbaru, dalam memberikan PAD selama ini, dinilai tidak maksimal.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
istimewa
Kontribusi BUMD di Kota Pekanbaru, dalam memberikan PAD selama ini, dinilai tidak maksimal. FOTO: Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kontribusi BUMD di Kota Pekanbaru, dalam memberikan PAD selama ini, dinilai tidak maksimal.

Padahal, beberapa BUMD di antaranya mendapat suntikan modal dari APBD Pekanbaru, lewat regulasi Perda Penyertaan Modal.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pimpinan DPRD Pekanbaru.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE menyarankan, agar Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun segera mengevaluasi BUMD tersebut.

Baik BUMD yang mengelola Kawasan Industri Tenayan (KIT), maupun yang mengelola sektor lainnya, termasuk bus Trans Metro Pekanbaru (TMP).

"Sampai saat ini, apa bentuk kontribusi BUMD. Terutama untuk PAD. Jangan hanya pandai makan uang APBD saja BUMD itu. Tapi apa manfaatnya, termasuk apa yang sudah kita dapatkan dari pengelolaan selama ini," tegas Azwendi kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (8/9/2022).

BUMD yang kini sudah berbentuk Perusda (perusahaan daerah), jangan menganggap terus dalam posisi aman. Dapat subsidi, minim pengawasan dan terkesan seenaknya bekerja.

Karena idealnya, keberadaan BUMD itu juga harus memberi untung bagi daerah ini. Seperti halnya untuk pengelolaan bus TMP.

Sebelumnya dikelola BUMD, karena merugi dan tak beres, lalu dikembalikan ke Dishub. Selanjutnya, dikelola lagi oleh BUMD dan seterusnya seperti itu.

"Maka dari itu, kami sarankan agar Pj Wako mengevaluasi manajemen BUMD ini. Jangan merasa posisi nyaman. Apa yang sudah diberikan ke daerah ini. Yang kita tahu, seperti pengelolaan KIT, hanya seremonial dan perencanaan saja sampai sekarang," paparnya.

"Bahkan kita menilai, BUMD ini diduga menjadi ladang korupsi. Apalagi APBD tiap tahun, ada digelontorkan di BUMD ini. Makanya ini harus diaudit. Kita minta penegak hukum lakukan lidik segera, bahaya jika dibiarkan," tambah Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Legislator tiga periode ini mengharapkan ke depan, agar BUMD di Kota Pekanbaru bisa memberikan kontribusi nyata, terutama PAD.

"Untuk di KIT itu, sudah banyak rencana yang disiapkan manajemen BUMD. Tapi satu pun sampai sekarang, nggak ada hasilnya. Sekali lagi, kita minta manajemen BUMD ini benar-benar dievaluasi. Kalau pimpinannya hanya banyak teori saja, silakan diparkir segera. Kota ini butuh sosok yang bisa kerja nyata, bukan teori," pintanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved