Breaking News:

Berita Riau

Riau Diprediksi Sebesar -1,23 Persen Pascakenaikan Harga BBM, Begini Analisa BI Riau

Pascakenaikan BBM, Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau prediksi Riau akan inflasi pada September ini

Penulis: Rino Syahril | Editor: Nurul Qomariah
Internet
Bank Indonesia memprediksi Riau akan mengalami inflasi di September ini pascakenaikan BBM 

 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pascakenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau prediksi Riau akan alami inflasi pada bulan September 2022.

Deputi Kepala Perwakilan BI Riau Maria Cahyaningtyas mengatakan memang BI Riau belum menghitung dengan cermat perkiraan inflasi Riau pascakenaikan BBM.

"Tapi kami memperkirakan bulan September Riau akan mengalami inflasi setelah deflasi yang cukup dalam Agustus lalu sebesar 1,23 persen mtm atau mengalami inflasi -1,23 persen (mtm)," ujar Deputi Kepala Perwakilan BI Riau Maria Cahyaningtyas, Rabu (7/9/2022).

Penyebab inflasi terutama jelas Maria Cahyaningtyas adalah kenaikan energi ( BBM), sebagai dampak dialihkannya sebagian subsidi BBM untuk Bbnsos.

Kenaikan inflasi dari BBM ada dua yaitu dampak langsung, karena kenaikan harga BBM itu sendiri dan dampak tidak langsung (kenaikan harga komoditas lain karena kenaikan BBM) seperti transportasi dan komoditas lainnya.

"Namun pemerintah telah menyiapkan kebijakan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin seperti, PMK No.134/2022 tanggal 5 September menjadi payung hukum pemda membelanjakan 2 persen DAU dan DBH untuk bansos hingga subsidi angkutan," urainya.

"Bansos ini bisa ditujukan kepada ojek, UMKM, nelayan, subsidi transportasi umum dan penciptaan lapangan kerja," imbuh Maria Cahyaningtyas.

Kemudian, BLT BBM 2022 untuk masyarakat miskin dan rentan miskin yang sudah tetdata di DTKS Kemensos sebagai penerima PKH dan BPNT yang didistribusi melalui PT Pos.

"Lalu, bantuan subsidi upah yang ersedia anggaran bansos BBM sebesar Rp 9,6 triliun bagi pekerja upah di bawah Rp3,5 juta," ungkapnya.

Selanjutnya, pengendalian inflasi di desa dikeluarkan Kepmendesa No 97/2022 tanggal 11 Agustus 2022.

"Jadi penangan inflasi sebagai dampak kenaikan BBM memerlukan koordinasi dan komitmen banyak pihak," ucap Maria Cahyaningtyas.

Pemerintah jelas akan serius mengamati perkembangan dan evaluasi.

Tidak hanya institusi terkait langsung tapi juga melibatkan BPKP, Polri, dan juga kejaksaan.

( Tribunpekanbaru.com / Rino Syahril )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved