Breaking News:

Berita Pelalawan

Hingga September Ini BPBJ Pelalawan Baru Terima 103 Paket Lelang dari Seluruh OPD, Ini Rinciannya

Paket proyek yang ada di seluruh dinas atau OPD Pelalawan mencapai 180 paket lebih merujuk pada data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 2022.

Penulis: johanes | Editor: CandraDani
INTERNET
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN- Realisasi lelang proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan tampaknya belum berjalan maksimal hingga awal Bulan September Ini. Padahal sisa penggunaan anggaran tahun 2022 tinggal empat bulan lagi

Berdasarkan data milik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pelalawan, pada pekan pertama Bulan September ini sudah 103 paket lelang yang masuk ke BPBJ.

Seluruh paket proyek itu berasal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Termasuk OPD yang mengelola anggaran besar dalam bentuk paket proyek yang banyak seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dan instansi lainnya.

"Sampai saat ini jumlah paket yang masuk ke kami mencapai 103 paket lelang dari berbagai OPD. Sebagian besar tendernya sudah terlaksana," tutur Kepala BPBJ Setdakab Pelalawan, Dedi Arianto kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (9/9/2022).

Kepada Bagian Penggandaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pelalawan, Dedi Arianto S.Pi.
Kepada Bagian Penggandaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pelalawan, Dedi Arianto S.Pi. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Dedi Arianto menerangkan, dari 103 paket itu sebanyak 98 paket telah dikembalikan ke OPD asal sebagai pemilik proyek.

Sedangkan lima paket lagi masih dalam evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) di BPBJ Setdakab Pelalawan.

Dari 98 paket yang sudah diserahkan ke dinas, ada 4 paket milik Dinas PUPR yang dibatalkan atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan berkaitan dengan tanah timbun galian C.

Sebab regulasi terkait galian C atau penambangan tanah urug sampai saat ini belum pasti dan masih terbentur.

Sehingga diputuskan untuk dibatalkan agar tidak menimbulkan persoalan kedepan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved