Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pihak Ketiga Sampah Akan Bangun TPS, DPRD Pekanbaru: Kok Baru Sekarang Terpikir

Belakangan, Pemko Pekanbaru akan mengubah sistem pengelolaan sampah, dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Belakangan, Pemko Pekanbaru akan mengubah sistem pengelolaan sampah, dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rencana ini menyusul dengan banyaknya masukan kepada Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, agar tidak lagi menyerahkan persoalan sampah ke pihak ketiga. FOTO: Armada angkutan sampah mengangkut sampah di persimpangan Jalan Lobak, Kota Pekanbaru. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pengelolaan sampah oleh pihak ketiga, yakni PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya, sudah berjalan empat tahun di Kota Pekanbaru.

Hasilnya, sangat tidak memuaskan masyarakat.

Berbeda halnya pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai (Rumbai, Rumbai Timur dan Rumbai Barat), yang ditangani DLHK Pekanbaru, tidak ada persoalan sedikit pun.

Belakangan, Pemko Pekanbaru akan mengubah sistem pengelolaan sampah, dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Rencana ini menyusul dengan banyaknya masukan kepada Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, agar tidak lagi menyerahkan persoalan sampah ke pihak ketiga.

Tapi pengelolaannya swakelola atau diserahkan ke kecamatan.

Dengan rencana ini lah, membuat pihak ketiga sampah sekarang khawatir. Bahkan PT Samhana Indah, berencana pula dalam waktu dekat, akan membangun TPS di 12 titik wilayah kerjanya.

"Kok baru sekarang terpikir perusahaan itu. Padahal mereka kan sudah empat tahun bekerja. Ini namanya cari perhatian pemerintah," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE MH, Minggu (11/9/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Sebenarnya, terobosan atau inovasi seperti ini, harusnya sejak awal dilaksanakan dan diterapkan (empat tahun lalu). Termasuk halnya pengangkutan sampah di pemukiman dan gang-gang kecil, sejak awal kerja dilaksanakan.

Sehingga kalau ini dilaksanakan, tidak ada tumpukan sampah di tepi jalan umum, TPS ilegal dan lainnya sampai sekarang.

Kondisi ini juga terjadi, karena tidak adanya ketegasan dari DLHK Pekanbaru, selaku OPD yang bertanggung.

"Makanya kita sampaikan rapor untuk sampah ini, rapor merah karena pengelolaannya gagal. Hal ini tidak bisa kita pungkiri," tambah Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru lainnya, Sigit Yuwono ST.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, sangat setuju bahwa mulai tahun depan (2023), pengelolaan sampah ini di BLUD-kan saja.

Namun harus ada kepastian BLUD ini, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari.

"Sistem BLUD, tapi diserahkan ke kecamatan. Biar Kecamatan atau kelurahan yang bekerja. Jangan sistem BLUD, yang diserahkan ke pengusaha yang nantinya tak bertanggung jawab," tegasnya.

Perusahaan yang akan membangun 12 TPS tersebut adalah PT Samhana Indah. Zona kerjanya Kecamatan Bukit Raya, Sukajadi, Pekanbaru Kota, Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sail, dan Tenayan Raya, serta Kulim

Manager Operasional PT Samhana Indah, Adrin membenarkan, bahwa pembangunan TPS ini sudah disetujui DLHK Pekanbaru, termasuk adendumnya.

Untuk titik pembangunan TPS tersebut, nantinya akan berkoordinasi dengan Camat, Lurah dan perangkat RT/RW, serta masyarakat setempat. Untuk lahannya sendiri dengan sistem sewa.

"Sampai saat ini tak ada masalah untuk lahannya. Tinggal action, membangun saja," sebutnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved