Breaking News:

Berita Riau

Pejabat Riau Diingatkan Jangan Korupsi, Kajati : Jangan Beri Makan Anak Istri dari Cara yang Haram

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau tersebut, Supardi mengungkapkan kondisi yang dapat memicu terjadinya korupsi.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda
Kajati Riau yang baru Supardi menegaskan akan profesional jalankan tugas sebagaimana arahan Jaksa Agung. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Riau,Dr Supardi mengungkapkan, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, pihaknya akan selalu mengedepankan azas kebenaran.

Sehingga dirinya meminta agar para pejabat yang tidak melakukan kesalahan agar jangan takut dengan pihak kejaksaan.

"Saya ngak galak, tenanglah, tapi saya bekerja menggunakan prinsip-prinsip yang saya yakini itu sebuah kebenaran," kata Supardi saat memberikan arahan didepan pejabat di lingkungan Pemprov Riau yang juga dihadiri oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Sekdaprov Riau, SF Hariyanto, di Gedung Daerah, Senin (12/9/2022).

Pada kesempatan tersebut, Supardi mengingatkan kepada pejabat di Riau agar jangan coba-coba melakukan korupsi. Termasuk penyalahgunaan kewenangan dan menerima gratifikasi.

Supardi dengan tegas mengingatkan kepada para pejabat di Riau agar tidak menggunakan cara-cara curang untuk mendapatkan banyak uang. Apalagi dengan cara korupsi dan memakan uang rakyat.

"Ingat, kita punya anak, punya istri, punya suami, punya orangtua, kita kasih makan dengan jalan yang haram, sadar ngak kita, maka jalan salahkan, kalau anak kita sudah diatur, istri kita sakit-sakitan, suami kita sakit-sakitan, barang kali karena itu (korupsi)," katanya.

Supardi mengajak agar semua pejabat di Riau bekerja dengan baik sesuai aturan.

Tidak dengan cara merampok, memeras dan memaksa orang untuk mendapatkan banyak uang.

"Besok kita belum tentu masih hidup, jadi kalau kita tidak menyadari itu semua, percuma ada integritas, profesional," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau tersebut, Supardi mengungkapkan kondisi yang dapat memicu terjadinya korupsi.

Diantaranya kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, kemudian biaya politik yang tinggi, gaji pegawai yang kecil.

"Tidak ada kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan dan buruknya keteladanan," sebutnya.

Sedangkan untuk sumber potensial terjadinya korupsi bisa berasal dari proyek pembangunan fisik, pengadaan barang, ekspor impor dan perpajakan.

"Termasuk pemberian izin dan pemberian kredit perbankan, itu rawan korupsi," katanya.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved