Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Terkait Kenaikan Parkir, Besok DPRD Pekanbaru Panggil Dishub Untuk Hearing, Apakah Dibatalkan?

Banyaknya desakan dan masukan terkait kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru, membuat DPRD Pekanbaru langsung mengambil langkah tegas.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Juru parkir melayani pengendara sepeda motor yang parkir di tepi Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (1/9/2022). Penerapan kenaikan tarif jasa layanan parkir naik pada hari ini. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Banyaknya desakan dan masukan terkait kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru, membuat DPRD Pekanbaru langsung mengambil langkah tegas.

Komisi IV DPRD Pekanbaru selaku mitra kerja Dishub Pekanbaru, sudah mengagendakan memanggil hearing, Selasa (13/9/2022) besok.

Sebenarnya, Komisi IV DPRD sudah dua kali mengagendakan hearing dengan Dishub soal parkir ini. Namun karena bentrok dengan kegiatan lain, makanya sampai sekarang belum terlaksana.

"Hari ini kita rapat internal, mudah-mudahan tak ada jadwal bentrok lagi. Besok, Selasa kita langsung panggil hearing," kata Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, Senin (12/9/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Ada beberapa poin yang akan menjadi fokus pembahasan, hearing Komisi IV dengan Dishub Pekanbaru. Masing masing yang dibahas, apa alasan mendasar bagi Dishub menaikkan tarif parkir ini.

Lagi pula, payung hukum yang digunakan hanya Perwako No 41, yang diteken Wali Kota Pekanbaru sebelumnya, Firdaus MT. Ironisnya, hal ini tidak ada dikomunikasikan atau disosialisasikan ke DPRD.

Tarif parkir yang baru termuat dalam pasal 11 Perwako No 41 Tahun 2022. Tarif layanan parkir roda dua sebesar Rp2 ribu, untuk roda empat sebesar Rp3 ribu dan roda 6 sebesar Rp10 ribu.

Lalu, akan dipertanyakan juga bunyi klausul dalam kontrak lama dan kontrak baru, atas perubahan tarif parkir ini. Apakah selain di 88 ruas jalan yang dikelola PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM), jalur lainnya diakuisisi pihak ketiga juga.

"Termasuk perubahan setoran PAD. Karena dalam kontrak awal kan, tentu berbeda dengan yang baru. Seperti apa klausul kontraknya akan kita kuliti," terang Nurul Ikhsan.

Saat disinggung, apakah kemungkinan Komisi IV DPRD akan mengeluarkan rekomendasi pembatalan kenaikan tarif parkir, karena membuat masyarakat tambah susah, Politisi Partai Gerindra ini meyakini akan ada ke arah itu.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved