Breaking News:

Berita Kepulauan Meranti

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Lukit Terancam Penjara Seumur Hidup, Ini Modusnya Embat APBDes

Tersangka EG mantan Kades Lukit, 2011-2017 saat mengelola APBDes hanya memberikan bendahara desa uang untuk penghasilan tetap selebihnya dibelanjakan

Penulis: Teddy Tarigan | Editor: CandraDani
istimewa
Keterangan pers oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH, didampingi Kasat Reskrim Polres Meranti AKP Arpandy SH MH, Kanit Tipikor IPTU Jimmy Andre SH MH, Selasa (13/9/2022) di Mapolres Kepulauan Meranti. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Mantan Kepala Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti akhirnya diamankan polisi atas dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa.

Kasus Korupsi Dana Desa tersebut diungkapkan saat keterangan pers oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH, didampingi Kasat Reskrim Polres Meranti AKP Arpandy SH MH, Kanit Tipikor IPTU Jimmy Andre SH MH, Selasa (13/9/2022) di Mapolres Kepulauan Meranti.

Tersangka Korupsi Dana Desa EG yang merupakan mantan kepala desa Lukit yang menjabat dari tahun 2011 sampai 2017 itu juga turut dihadirkan saat keterangan pers.

Kapolres Meranti AKBP Andi Yul menjelaskan pada tahun 2015 Desa Lukit menerima anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes) Tahap I sebesar Rp. 1.100.336.700.

Dimana dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dibelanjakan oleh EG tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan.

"Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa hanya memberikan uang kepada  Bendahara untuk penghasilan tetap dari Perangkat desa dan sisanya disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh kepala desa," ungkapnya.

Dijelaskannya pula setiap belanja yang dibelanjakan kepala desa terhadap pungut Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya tidak ada dibayarkan ataupun diserahkan ke Bendahara untuk disetorkan.

Dijelaskan Kapolres berdasarkan Laporan hasil audit Nomor : 700/ITDA/LHA-PKKN/VIII/2022/27, tanggal 5 Agustus 2022 dalam rangka audit Perhitungan kerugian negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan wewenang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes) Tahap I tahun 2015 desa Lukit, ditemukan Kerugian negara sebesar Rp. 341.689.415.

Adapun Pertanggungjawaban Realisasi Belanja yang tidak dilaksanakan senilai Rp188.195.850, Kelebihan Bayar Pada Pembelanjaan senilai Rp 121.493.800, Pemahalan Harga Belanja senilai Rp 3.050.000. dan Terdapat Pajak yang belum dipungut dan disetor senilai Rp 28.281.765.

Adapun pasal yang disangkakan yakni, Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Atas kerugian ini, tersangka dipidana Penjara dengan penjara seumur hidup atau Pidana Penjara paling Singkat 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda Paling sedikit Rp. 200.000.000.00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000.

"Atas kejadian tersebut telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Kerugian Negara dan Daerah sehingga Perkara tersebut Dilakukan Penyidikan lebih lanjut," terangnya.

Adapun barang bukti dari tindak pidana korupsi itu berupa satu rangkap salinan SK Bupati Kepulauan Meranti Nomor 152 Tahun 2011 tentang pengangkatan Kepala Desa Lukit tertanggal 19 September 2011, satu rangkap salinan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan pendapatan desa tahap I sebesar 60 persen tahun anggaran 2015, dan satu lembar rekening koran giro atas nama Desa Lukit periode tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Lebih lanjut, Kapolres menghimbau seluruh Kepala Desa untuk cermat dan bijaksana dalam mengelola anggaran desa masing-masing.

"Mari sama-sama mengelola anggaran desa sesuai dengan peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kegiatan maupun anggarannya, agar kejadian serupa tidak terjadi pula terhadap yang lainnya," Tegas AKBP Andi Yul.

( Tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved