Breaking News:

Berita Pelalawan

PKS Mini di Langgam Tak Kunjung Urus Izin Pasca Sebulan Lebih Disegel, DLH Pelalawan Beri Ultimatum

Sudah satu bulan lebih Pemilik PKS mini yang disegel tak kunjung mengurus sejumlah izin yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pelalawan.

Penulis: johanes | Editor: CandraDani
ISTIMEWA
PKS mini di Desa Segati Kecamatan Langgam yang disegel oleh tim terpadu Pemerintah Kabupaten Pemkab Pelalawan pekan lalu lantaran tak memiliki izin. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN- Manajemen Pabrik Kepala Sawit (PKS) mini yang disegel Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan di Desa Segati Kecamatan Langgam pada 3 Agustus lalu, ternyata masih belum mengurus dokumen perizinan hingga Selasa (13/9/2022).

Pemilik PKS mini tak kunjung mengurus sejumlah izin yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pelalawan.

Padahal sudah satu bulan tim terpadu menyegel PKS mini lantaran sama sekali tak mempunyai izin, selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

PKS tanpa nama dan plang itu sudah 6 tahun beroperasi dan melakukan pengolahan buah sawit yang dijual oleh masyarakat. Sampai saat ini manajemen pabrik itu tak kunjung mengurus sederet izin yang dibutuhkan.

"Sampai sekarang mereka belum ada mengurus izin apapun ke kita. Artinya segel kita masih berlaku dan belum ada pencabutan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pelalawan, Eko Novitra kepada tribunpekanbaru.com, Selasa (13/9/2022).

Eko Novitra menegaskan, pengelola PKS mini dilarang keras melakukan operasional apapun seputar pengolahan buah sawit yang dibeli dari masyarakat.

Karena sama sekali belum memiliki izin terkait pengelolaan PKS berukuran kecil itu. Hal itu telah ditegaskan sejak tim terpadu Pemda Pelalawan menyegel lokasi pabrik yang terletak di tepi Jalan Koridor Langgam Desa Segati itu.

Tim Terpadu Pemda memang tidak memantau secara rutin terkait aktivitas PKS tersebut.

Namun hingga kini belum ada laporan seputar operasional PKS setelah disegel sejak satu bulan yang lalu.

Apabila pengelola membandel dan nekat beroperasi serta tidak mengindahkan segel Pemda, DLH memberikan ultimatum yang lebih merugikan PKS tersebut.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved