Berita Bengkalis
Ramai-ramai Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Polbeng Bengkalis Gelar Aksi di Kantor Bupati dan DPRD
Kali ini massa dari aliansi mahasiswa Politeknik Negeri (Polbeng) melakukan aksi demonstrasi di Bengkalis, Selasa (13/9/2022)
Penulis: Muhammad Natsir | Editor: Nurul Qomariah
TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Eskalasi massa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus terjadi di Kabupaten Bengkalis, Riau.
Kali ini massa dari aliansi mahasiswa Politeknik Negeri (Polbeng) melakukan aksi demonstrasi di Bengkalis, Selasa (13/9/2022).
Jumlah masa yang turun menyuarakan penolakan ini jauh lebih banyak dari massa aksi pada hari-hari sebelumnya.
Ratusan mahasiswa ini melakukan demontrasi di dua titik secara bergantian.
Pertama mereka mendatangi kantor Bupati Bengkalis dengan membawa mobil komando tepat para orator mengomandoi aksi penolakannya.
Usai melaksanakan orasi di Kantor Bupati Bengkalis masa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Bengkalis, dan melakukan orasi yang sama.
Saat melakukan aksi ada beberapa tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintahan Bengkalis dan DPRD Bengkalis.
Di antaranya meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Bengkalis untuk sama-sama dengan mereka menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikan tarif BBM subsidi.
Tuntutan ini dibacakan langsung Kordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa Polbeng Alif Aldila Asa Uskita di hadapan Sekda Bengkalis yang menyambut masa di kantor bupati.
Selain itu mahasiswa juga meminta pemerintah untuk mengusut oknum-oknum yang bermain di BBM.
"Kita minta pemerintah untuk menertibkan jam operasional APMS dan SPBU yang ada di Bengkalis. Memberikan batasan pembelian pada setiap pelaku usaha BBM seperti Pertamini dengan kapasitas sesuai dan memadai," ungkap Alif.
Selain masalah BBM Aliansi Mahasiswa Polbeng juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi.
Usai membacakan tuntutannya mahasiswa meminta Sekda Bengkalis Bustami HY untuk menandatangani tuntutan mereka sebagai bentuk apa yang disampaikan mahasiswa ini sudah diterima pemerintah.
Pihaknya minta pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan ini selama sepekan ini. Minimal separuh tuntutan ini sudah tindaklanjuti dalam satu pekan ini.
"Kalau tidak ditindaklanjuti kami akan turun dengan masa yang lebih besar lagi," terang Alif mewakili rekan-rekannya.