Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Kasus Kepala Bayi Putus di Riau di Hentikan Melalui Restorative Justice

Pihak keluarga korban selaku pelapor dan Bidan Puskesmas Gajah Mada Tembilahan selaku terlapor sepakat untuk menyelesaikan penanganan perkara dengan m

Penulis: T. Muhammad Fadhli | Editor: David Tobing

TRIBUNPEKANBARUM.COM, TEMBILAHAN – Proses hukum terhadap insiden persalinan yang terjadi di Puskesmas Gajah Mada Tembilahan pada akhir bulan agustus lalu akhirnya di hentikan oleh penyidik kepolisian.

Sebelumnya, Insiden yang mengakibatkan terpisahnya organ tubuh bayi saat persalinan ini dilaporkan pada 1 september 2022 melalui laporan Polisi Nomor : LP / A / 143 / IX / 2022 / SPKT / SAT RESKRIM / POLDA RIAU.

Pihak keluarga korban selaku pelapor dan Bidan Puskesmas Gajah Mada Tembilahan selaku terlapor sepakat untuk menyelesaikan penanganan perkara dengan mekanisme restorative justice.

Kasat Reskrim Polres Inhil AKP Amru Abdullah, S.IK, M.Si memimpin Pelaksanaan Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative justice yang di gelar di Ruang Restorative Justice Sat Reskrim Polres Inhil, Selasa (13/9/2022) sekira pukul 09.00 WIB.

Khaidir di damping oleh Hendri Irawan, SH mewakili pihak korban dipertemukan dengan 4 orang bidan Puskesmas Gajah Mada Tembilahan selaku terlapor dalam perkara ini didampingi Kepala Dinas Kesehatan Inhil Rahmi Indrasuri, SKM, MKI dan Kepala Puskesmas Gajah Mada Tembilahan, Marlina, Str. Keb,

Pelaksanaan restorative justice juga disaksikan langsung Tokoh agama dan masyarakat Inhil dr. H. Ali Azhar, S.Sos, MH serta Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Inhil Muridi Susandi dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Inhil Ardiansyah Julor.

Kasat Reskrim Polres Inhil Akp Amru Abdullah menjelaskan, pelaksanaan restorative justice telah sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Justice dan surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 75 / IX /2022 dan surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 75 / IX /2022 tanggal 6 September 2022.

“Mekanisme Restorative Justice berdasarkan gelar perkara di Ditkrimum Polda Riau pada tanggal 9 September 2022 dan surat Perintah Penghentian Penyidikan dan surat Ketetapan Penghentian Penyidikan pada tanggal 13 September 2022,” jelas Kasat Reskrim.

Menurut Kasat, pertimbangan Penyidik terhadap Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative Justice telah memenuhi persyaratan materil, antara lain, perkara ini tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa dan tidak bersifat radikalisme dan separatisme.

“Para terlapor juga bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Perkara juga bukan tindak pidana terorisme, tindak Pidana terhadap keamanan negara dan tindak Pidana korupsi,” ungkap Kasat Reskrim.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved