Breaking News:

Berita Rohil

Dituding Penyebab Perpecahan dan Didemo Buruh di Kantor Gubernur Riau, Bupati Rohil Jawab Ini

Bupati Rohil Afrizal Sintong sendiri beberapa waktu lalu mengajak agar membawa persoalan dualisme kepengurusan SPTI-SPSI tersebut ke jalur hukum

Penulis: T. Muhammad Fadhli | Editor: CandraDani
TRIBUNPEKANBARU.COM/SYAIFUL MISGIO
Buruh dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Kamis (15/9/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BAGANSIAPIAPI – Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong menanggapi demo Buruh Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI-KSPSI) sejumlah Kabupaten dan Kota Provinsi Riau di kantor Gubernur Riau.

Nama Bupati Rohil terseret di dalam demo tersebut karena dituding menyebabkan perpecahan dan bentrok dengan sesama buruh.

Bupati dinilai menyebabkan dualisme kepengurusan F. SPTI–K.SPSI di Kabupaten Rohil karena duga memihak kepada kepengurusan DPC F. SPTI – K. SPSI Rohil versi Hijrah.

Melalui Kepala Diskominfotiks Rohil Indra Gunawan SE, Bupati Rohil Afrizal Sintong menyampaikan pernyataan resminya saat dikonfirmasi awak media, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Demo di Kantor Gubernur, Ribuan Buruh Tuntut Bupati Rohil Afrizal Sintong Dicopot, Ini Pemicunya

Bupati Rohil Afrizal Sintong didamping Wakil Bupati Rohil H Sulaiman saat menerima tuntutan massa buruh F.SPTI-K.SPSI Rohil kubu H. Fuad di Kantor Bupati Rohil beberapa waktu lalu.
Bupati Rohil Afrizal Sintong didamping Wakil Bupati Rohil H Sulaiman saat menerima tuntutan massa buruh F.SPTI-K.SPSI Rohil kubu H. Fuad di Kantor Bupati Rohil beberapa waktu lalu. (istimewa)

“Seluruh elemen agar menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Baik Pergub maupun Peraturan Bupati,” ungkap Indra sapaan akrabnya mewakili Bupati Rohil Afrizal Sintong.

Indra pun mengajak pihak–pihak yang merasa dirugikan untuk duduk bersama dengan tenang untuk mencari solusi dengan baik sehingga persoalan terkait dualisme tidak perlu melebar kemana-mana.

“Semua tentu paham tentang undang-undang. Meminta Bupati di copot kan tidak lucu, jangan sampai di tunggangi oleh oknum yang memanfaatkan adik – adik maupun para buruh,” ujarnya.

Menurut Indra, Bupati Rohil Afrizal Sintong saat menerima perwakilan buruh di kantor Bupati beberapa waktu lalu dengan elegan mengajak agar membawa persoalan dualisme kepengurusan SPTI-SPSI tersebut ke jalur hukum yakni dengan menggugat ke pengadilan.

“Sesuai undang–undang ormas, seluruh kelengkapan Administrasi kubu hijrah telah memenuhi syarat, sehingga layak di dukung Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir,” ujarnya.

Sementara itu, dikatakan Indra, kepengurusan F. SPTI–K.SPSI kubu Fuad diduga secara administrasi kelembagaan tidak memenuhi syarat sebagai organisasi buruh, karena di duga tidak memiliki AHU sebagai kelengkapan yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Sesuai informasi yang di peroleh, di tingkat DPP Versi Fuad–Saut dan Surya Batubara juga masih bermasalah (proses Hukum) dan belum tuntas. Sehingga, sangat perlu di pertanyakan Pemprov Riau dan Kabupaten Kota,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Dualisme kepengurusan F- SPTI dan K-SPSI Kabupaten Rohil antara kubu H. Fuad dan kubu Hijrah berbuntut panjang.

Setelah menggelar demo di Kantor Bupati Rohil belum lama ini, massa buruh kembali menggelar demo atau aksi unjuk rasa lebih besar lagi dan melibatkan ribuan buruh dari 12 kabupaten kota yang tergabung di F – SPTI dan K – SPSI Provinsi Riau.

Massa mendatangi Kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman Pekanbaru dengan membawa sejumlah spanduk dan karton yang bertuliskan beragam tuntunan, Kamis (15/9/2022) siang.

Pendemo tampak membawa karton bertuliskan “Disnaker dan Bupati Epi Sintong tidak patuh undang – undang” dan meminta kepada Gubernur Riau untuk mencopot Bupati Rokan Hilir karena sudah membuat kegaduhan antar buruh di Rokan Hilir.

Seorang pendemo dari kubu F – SPTI dan K – SPSI Kabupaten Rohil kubu Fuad Ahmad mengatakan, Bupati Rohil secara sewenang-wenang telah mencatat lambang dan nama sehingga membuat dualisme kepengurusan F – SPTI dan K – SPSI antara kubu H. Fuad dan Hijrah yang merupakan adik Bupati Rohil.

“Hal ini menyebabkan perpecahan dan bentrok dengan sesama buruh. Kami minta Gubernur Riau, turunkan Bupati Rohil Aprizal Sintong. Kami menuntut Aprizal Sintong agar segara mencabut surat keputusan kepengurusan F. SPTI – K.SPSI yang dibuatnya sendiri,” ujarnya.

( Tribunpekanbaru.com/T. Muhammad Fadhli).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved