Breaking News:

Bos Besar Duta Palma Group Bantah Dakwaan JPU, Surya Darmadi Klaim Kantongi Izin HGU dari Pemerintah

Bos besar lahan Kelapa Sawit di Riau, Surya Darmadi membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan Tipikor.

Editor: Ilham Yafiz
TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWAN
Bos Besar Duta Palma Group Bantah Dakwaan JPU, Surya Darmadi Klaim Kantongi Izin HGU dari Pemerintah. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Bos besar lahan Kelapa Sawit di Riau, Surya Darmadi membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan Tipikor.

Surya Darmadi menepis dakwaan Kejaksaan Agung mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan Duta Palma Group.

Perusahaan raksasa Kelapa Sawit itu beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau.

Menurut Surya Darmadi, perusahaan-perusahaannya telah memiliki izin pengelolaan lahan.

Surya Darmadi menilai dakwaan Kejaksaan Agung kepada dirinya mengada-ada.

Kendati demikian, ia akan tetap kooperatif dan mengikuti proses persidangan.

"Saya punya perusahaan semua punya izin, jadi ini mengada ada. Semua kebun ada HGU semua ada izin," kata Surya ditemui usai sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).

Surya Darmadi berharap tidak ada lagi kasus semacam ini ke depannya. Hal ini agar investor tetap berminat menanamkan modal ke Indonesia.

"Saya harap saya yang terakhir supaya akan datang ada investor yang baru, ada satu kepastian hukum, saya harap saya yang terakhir, ngga ada orang yang kena seperti saya lagi," ucap Surya.

Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang menambahkan, eksepsi yang disampaikan oleh kliennya hari ini menjelaskan kepada kejaksaan maupun majelis hakim bahwa dakwaan kepada kliennya sebetulnya tidak ada dasarnya.

Pertama, dikatakan bahwa 5 perusahaan menguasai kawasan hutan. Namun, 2 perusahaan dari 5 perusahaan sudah memiliki hak guna usaha (HGU).

Sementara, 3 perusahaan saat ini sedang diproses izinnya. Saat ini tinggal pembayaran PNBP dan kemudian terbit HGU.

"Ini sesuai dengan UU Ciptaker nomor 11 tahun 2020 diberi batas waktu kepada setiap pengusaha yang mengusahakan kawasan hutan ataupun usahanya sampai 2023 izinnya dibereskan. Dan kemudian di dalam ketentuan uu ciptaker tersebut juga dikatakan bahwa proses ini tidak ada perbuatan pidana, hanya administratif," jelas Juniver.

Sebelumnya, dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan adanya kasus ini memperkaya Terdakwa Surya Darmadi sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan USD 7.885.857,36 (atau bila dikurskan saat ini adalah Rp 117.460.633.962,94) yang totalnya berarti adalah Rp 7.710.528.838.289 (Rp 7,71 triliun).

Lalu, merugikan keuangan negara Rp 4.798.706.951.640 dan USD 7.885.857,36 (atau bila dikurskan saat ini adalah Rp 117.460.633.962,94) yang totalnya berarti adalah Rp 4.916.167.585.602, dan merugikan perekonomian negara Rp 73.920.690.300.000.

Bila semuanya dihitung, maka totalnya adalah Rp 86.547.386.723.891 (Rp 86,54 triliun).

( Tribunpekanbaru.com )

SUMBER:
https://nasional.kontan.co.id/news/surya-darmadi-sebut-duta-palma-grup-punya-izin-kelola-lahan

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved