Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Inpres Pejabat Pakai Mobnas Listrik, Bagaimana Rencana Pembelian Mobnas Pimpinan DPRD Pekanbaru?

Bagaimana dengan rencana pembelian mobil dinas Pimpinan DPRD Pekanbaru, yang bakal dianggarkan di APBD Murni 2023?

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Istimewa
Plt Sekretaris DPRD Pekanbaru Maisisco S Sos MSi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Instansi di pemerintahan pusat dan daerah, akan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas.

Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2022, tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electic Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Lalu, bagaimana dengan rencana pembelian mobil dinas Pimpinan DPRD Pekanbaru, yang bakal dianggarkan di APBD Murni 2023?

Nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 3,5 miliar, dengan jumlah 5 unit (4 untuk Pimpinan DPRD dan 1 untuk operasional). Padahal, di awal masa jabatan periode 2019-2024, Pimpinan DPRD Pekanbaru sudah dibelikan mobil baru jenis Fortuner 2 unit dan Pajero 2 unit, pada APBD Murni 2020. Nilai anggaran empat mobil ini miliaran rupiah.

Plt Sekretaris DPRD Pekanbaru Maisisco S Sos MSi menjelaskan, bahwa saat ini pimpinan sedang mengajukan untuk pembelian mobil dinas ini.

"Tapi ini belum pasti. Karena anggaran 2023 masih dibahas sekarang. Belum ada keputusan apapun," tegas Maisisco kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (19/9/2022).

Untuk diketahui, rencana untuk pembelian Mobnas Pimpinan DPRD Pekanbaru ini, anggarannya tidak diposkan di Sekretariat DPRD Pekanbaru. Tapi di BPKAD Pekanbaru.

Disinggung mengenai adanya Inpres tentang pejabat akan menggunakan mobil listrik, Maisisco mengaku juga sudah membaca informasi itu dari media massa.

Namun pihaknya belum menerima Inpres tersebut secara resmi. Termasuk kapan resminya mobil listrik tersebut digunakan, serta juklak dan juknisnya.

"Kita akan tunggu surat Inpres itu. Termasuk perintah dan arahan dari Pak Pj Wako kita. Pastinya kita akan koordinasi terus ke Pak Pak Pj Wako dan OPD terkait, ikhwal ini. Kalau sudah diterapkan nanti, tidak hanya pejabat Pemko, tapi termasuk juga harus dijalankan Pimpinan DPRD," janjinya tegas.

Dalam Inpres tertanggal 13 September 2022 tersebut, Presiden meminta jajarannya melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle), sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, mobil listrik tersebut akan menggantikan kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi yang selama ini digunakan.

Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan, untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tersebut. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved