Breaking News:

Berita Kepulauan Meranti

Rekrutmen Banpol PP Kepulauan Meranti Terancam Kandas di Tengah Jalan, Ada Apa?

Perekrutan Bantuan Polisi di Satuan Polisi Pamong Praja Banpol PP Kepulauan Meranti tampaknya harus tertunda.

Penulis: Teddy Tarigan | Editor: Ariestia
Istimewa
Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat kerja dengan mengundang Kepala Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (20/9/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Perekrutan Bantuan Polisi di Satuan Polisi Pamong Praja Banpol PP Kepulauan Meranti tampaknya harus tertunda.

Hal tersebut disebabkan regulasi oleh pemerintah pusat yang sudah diberlakukan saat ini.

Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat kerja dengan mengundang Kepala Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (20/9/2022) untuk mempertanyakan terkait persoalan rekrutmen Banpol PP yang hingga kini belum jelas titik terangnya.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti Tengku Mohd. Nasir, SE beserta sejumlah anggota komisi I DPRD Kepulauan Meranti lainnya.

Kepala Satpol PP Kepulauan Meranti Piskot Ginting menyampaikan bahwa perekrutan Banpol PP sebelumnya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota Satpol PP.

"Mengingat dengan jumlah saat ini dinilai belum memadai dengan beban tugas yang mesti dilaksanakan," ungkapnya

Sementara itu Sekretaris Satpol PPP Kepulauan Meranti Tunjiarto menambahkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, untuk rasio 750 lebih, maka diperlukan keanggotaan Satpol PP sebanyak 300 sampai dengan 400 pegawai.

"Namun, jumlah anggota Satpol PP saat ini sekitar 199. Maka diperlukan sekitar 200 anggota untuk direkrut sehingga dilaksanakan perekrutan ini," ungkapnyam

Walaupun demikian perekrutan tersebut disebutkannya terbentur dengan Surat Edaran Menpan RB pada tanggal 31 Mei 2022 yang melarang Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati mengangkat Pegawai Non-ASN.

"Bila melanggar akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah," tuturnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved