Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Ingatkan Bangun TPS dan Armada Sampah, Dukung Sistem BLUD atau Serahkan ke Kecamatan

Rencana Pemko Pekanbaru, yang akan mengubah pola pengelolaan sampah dari tender seperti sekarang, menjadi sistem BLUD direspon DPRD Pekanbaru.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Bima Putra/TribunJakarta.com
Rencana Pemko Pekanbaru, yang akan mengubah pola pengelolaan sampah dari tender seperti sekarang, menjadi sistem BLUD direspon DPRD Pekanbaru. FOTO ILUSTRASI 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Rencana Pemko Pekanbaru, yang akan mengubah pola pengelolaan sampah dari tender seperti sekarang, menjadi sistem BLUD (badan layanan umum daerah) tahun depan (2023), terus direspon kalangan DPRD Pekanbaru.

Terutama Komisi IV DPRD Pekanbaru yang membidangi persampahan. Mereka mewanti-wanti dari sekarang, soal pembangunan TPS sampah. Sebab, sampai sekarang TPS sampah tidak pernah ada yang resmi.

Meski DLHK Pekanbaru tetap mengklaim ada TPS sampah, namun diyakini itu hanya TPS situasional saja. Tidak TPS resmi, sebagaimana layaknya TPS. Ini lah yang harus direalisasikan nanti, jika pengelolaan sampah sistem BLUD atau swakelola pihak kecamatan.

"Paling tidak TPS itu satu setiap kelurahan. Karena ini penting, sebagai antisipasi masyarakat yang ingin membuang sampah," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, Kamis (22/9/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Politisi Senior Partai Demokrat ini sangat meyakini, keberadaan TPS tersebut sangat memengaruhi tumpukan sampah selama ini. Apalagi selama diserahkan kepada pihak ketiga melalui tender (PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah), TPS resmi bisa dikatakan nihil.

"Dalam kajian yang dilakukan Pemko sekarang, harus dipastikan TPS ada. Baik itu TPS semi permanen maupun TPS portable. Karena, jika ini tak diadakan, maka tumpukan sampah dipastikan selalu ada," sebutnya.

Lebih dari itu, masih kata eks Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru ini, pihak ketiga BLUD atau pihak kecamatan nanti, harus memastikan jumlah armadanya cukup di setiap daerah.

"Ini juga jadi persoalan sekarang. Di atas kertas armada cukup, tapi kenyataannya tidak. Maka ini, harus dipastikan," katanya.

Sistem BLUD yang akan diterapkan Pemko Pekanbaru, dalam pengelolaan sampah nanti, tidak menggunakan APBD Pekanbaru. Tapi DLHK melalui pihak ketiga yang ditunjuk itu sendiri, yang mencari anggarannya, lewat retribusi sampah.

Di situ akan ada PAD untuk Kota Pekanbaru, dan untuk pihak ketiga sesuai kontrak berapa tahun yang ditetapkan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved