Breaking News:

Berita Rohil

Laporan Pertanggungjawaban APBD Rohil 2021 Disetujui, Banggar Sorot PAD yang Belum Optimal

Draft keputusan persetujuan DPRD Kabupaten Rohil dibahas dalam rapat paripurna Perda laporan pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun 2021

Penulis: T. Muhammad Fadhli | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru.com/ T Muhammad Fadhli
Ketua DPRD Rohil Maston dan Wabup Rohil H. Sulaiman menunjukkan Draft keputusan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2021 Rohil di saksikan Wakil Ketua I Abdullah, Wakil Ketua II Basiran Nur Effendi serta Sekwan Sarman Syahroni. 

TRIBUNPEKAMBARU.COM, BAGANSIAPIAPI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyetujui Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 melalui rapat paripurna masa sidang ke 3 tahun 2022 di Ruang rapat utama Kantor DPRD Rohil, Kamis (22/9/2022) sore.

Persetujuan ini ditandai dengan penandantanganan laporan pertanggung jawaban oleh Ketua DPRD Rohil Maston Saragih beserta Wakil Ketua I Abdullah, Wakil Ketua II Basiran Nur Effendi dan Wakil Bupati Rohil H. Sulaiman.

Draft keputusan persetujuan DPRD Kabupaten Rohil dibacakan langsung oleh Wakil Ketua I Abdullah dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pembahasan Perda laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD tahun 2021 oleh Banggar DPRD Rohil sekaligus pengambilan keputusan.

Dalam rapat paripurna yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil Maston Saragih ini, laporan pembahasan di bacakan langsung oleh anggota Banggar Imam suroso di hadapan sekitar 33 anggota DPRD Rohil yang hadir serta perwakilan OPD Pemkab Rohil.

Dalam laporannya, Imam Suroso menyampaikan, dalam penyelenggaraan dan penggunaan APBD Kabupaten Rohil terhadap semua permasalahan dan rekomendasi ini disampaikan dalam laporan ini, setelah di bahas dan pemerintah Kabupaten yang telah sepakat untuk melaksanakan dan menindaklanjutinya hasil dan pembahasan.

Rekomendasi berdasarkan uraian pembahasan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rohil tahun anggaran 2021 terkait laporan realisasi laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Maka tim Banggar DPRD Rohil atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rohil tahun 2001 merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Rohil agar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten.

“Diperlukan adanya optimalisasi terhadap pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah yang potensial, masih terdapat sumber pendapatan daerah dari pajak daerah, seperti pajak perhotelan dan pajak bumi serta retribusi daerah yang masih berada di bawah target,” ungkap Imam.

Politisi Partai Demokrat ini merekomendasikan beberapa langkah upaya yang dapat dilakukan, yaitu, pertama, kebijakan intensifikasi dan eksistensifikasi sumber-sumber PAD.

“Kebijakan intensifikasi sumber PAD dilakukan melalui optimalisasi penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah melalui potensi unggul di Kabupaten Rohil,” ujarnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved