Breaking News:

Berita Pelalawan

Sempurnakan Surat Dakwaan, Kejari Pelalawan Limpahkan Tipikor Penimbunan Areal MTQ ke Pengadilan

Kejari Pelalawan akan segera melimpahkan dugaan Kasus Tipikor Penimbunan Areal MTQ tingkat provinsi tahun 2020 ke Pengadilan Tipikor

Penulis: johanes | Editor: Nurul Qomariah
Istimewa
Kejari Pelalawan melakukan pelimpahan tahap ll kasus dugaan Tipikor Kasus Penimbunan Areal MTQ tingkat provinsi di Dinas PUPR tahun 2020 pada Jumat (17/9/2022) pekan lalu. 

 

 


TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan akan segera melimpahkan dugaan Kasus Tipikor Penimbunan Areal MTQ tingkat provinsi tahun 2020 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kota Pekanbaru.

Kasus Tipikor Penimbunan Areal MTQ tingkat provinsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan 2020 dalam waktu dekat akan disidangkan.

Kejari Pelalawan telah membentuk tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menyidangkan Kasus Tipikor Penimbunan Areal MTQ ini di hadapan majelis hakim Tipikor Pekanbaru.

Keempat tersangka Kasus Tipikor Penimbunan Areal MTQ akan diseret ke kursi pesakitan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam proyek yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,8 miliar.

"Saat ini tim JPU sedang menyempurnakan surat dakwaan. Sudah disusun dan sedang dilengkapi untuk bisa dilimpahkan ke pengadilan," ungkap Kepala Kejari Pelalawan, Mohammad Nasir SH MH melalui Kasi Pidsus Frederick Daniel Tobing SH didampingi Kasi Intelijen FA Huzni kepada Tribunpekanbaru.com Minggu (25/9/2022).

Apabila proses penyempurnaan surat dakwaan tuntas dan sesuai prosedur, tim JPU akan segera menyerahkan perkara ke persidangan.

JPU menargetkan perkara korupsi proyek bermasalah ini mulai disidangkan pada Bulan Oktober mendatang.

Kasus ini akan masuk dalam tahap penuntutan dan persidangan berjalan sampai vonis dijatuhkan majelis hakim.

"Rencana akhir bulan ini kita limpahkan dan bulan depan sudah bisa disidangkan. Kita akan fokus pada tahap penuntutan ini," beber Daniel Tobing.

Terkait penambahan tersangka, lanjut Daniel, belum ada potensi ke arah tersangka baru.

Pihaknya akan melihat perkembangan dalam persidangan serta bukti-bukti yang muncul di pengadilan.

Apabila ada potensi pihak lain yang harus bertanggungjawab dalam proyek bernilai Rp 3,7 miliar itu, tentu akan ditindaklanjuti oleh Korps Adhyaksa.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved