Breaking News:

Berita Kampar

Anak Perusahaan Duta Palma Ini Belum Respon Teguran Ketiga, Pemkab Kampar Bakal Bekukan Operasional

Surat teguran ketiga sudah dilayangkan pada 23 September 2022 lalu. Perusahaan diberi batas waktu lima hari lagi untuk menindaklanjuti penyegelan.

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: CandraDani
Istimewa
Petugas menyegel kompleks perumahan PT Johan Sentosa yang tidak mengantongi IMB. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - PT Johan Sentosa, salah satu anak PT Duta Palma Group belum merespon penyegelan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kampar, Hambali melalui Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan (PKPL), Elfauzan mengungkap sikap tidak acuh perusahaan.

"PT Johan belum ada respon," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (27/9/2022).

Ia mengatakan, sikap perusahaan masih sama sampai surat teguran ketiga dilayangkan.

Menurut Elfauzan, surat teguran ketiga sudah dilayangkan pada 23 September 2022 lalu.

Perusahaan diberi batas waktu lima hari lagi untuk menindaklanjuti penyegelan.

Ia mengatakan, batas waktu itu sampai Kamis (29/9/2022). Apabila tidak ada respon juga, maka Pemkab Kampar akan mengambil tindakan tegas.

"Kita tunggu batas waktunya 5 hari kerja yaitu (sampai) hari Kamis ini. (Jika tetap tidak direspon) penghentian operasional," tegas Elfauzan.

Ia mengungkapkan, pihak PT Johan Sentosa hanya beralasan masih menunggu jawaban dari kantor pusat.

Jawaban disampaikan petugas lapangan di areal operasi.

Perusahaan Kelapa Sawit yang berlokasi di Air Jernih, Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang ini disegel pada Senin (4/7/2022).

Dua teguran sudah dilayangkan, tidak ada respon.

Tim Yustisi Pemkab Kampar menemukan perizinan PT. Johan Sentosa tidak lengkap.

Terdapat perumahan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, terdapat areal kebun yang dikelola berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) seluas lebih kurang 520 hektare.

Perusahaan juga tidak memiliki izin usaha di bidang perkebunan.

Elfauzan sebelumnya menyebutkan, penghentian operasional akan dilakukan tersebut objek yang disegel.

Berdasarkan temuan tim yustisi tersebut.

( Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved