Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Hanya Rp 10 M Anggaran Perbaikan Jalan Rusak? Pimpinan DPRD Pekanbaru Sebut Ini

Ekspektasi masyarakat Kota Pekanbaru, agar jalan-jalan rusak, bisa diperbaiki dalam waktu dekat ini, nampaknya tidak bisa terealisasi penuh.

Penulis: Fernando | Editor: Ariestia
Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang
Foto: Ruas jalan rusak di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Pekanbaru. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ekspektasi masyarakat Kota Pekanbaru, agar jalan-jalan rusak, bisa diperbaiki dalam waktu dekat ini, bahkan hingga akhir tahun 2022, nampaknya tidak bisa terealisasi penuh.

Sebab, anggaran yang disiapkan Pemko Pekanbaru pada APBD Perubahan 2022, untuk perbaikan jalan, masih minim. Kondisi ini terjadi, karena porsi anggaran di struktur APBD Pekanbaru, tidak banyak lagi, karena harus menyelesaikan hutang tunda bayar.

Praktis di APBD Perubahan 2022, Pemko hanya menyiapkan anggaran perbaikan jalan dan pembersihan drainase Rp 10 miliar. Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun.

Katanya, di APBD Perubahan 2022, tidak ada penambahan kegiatan baru. Pemko bersama DPRD Pekanbaru, sudah menyepakati MoU KUA PPAS APBD Perubahan 2022 sebesar Rp 2,5 triliun.

"Di (anggaran) perubahan ini, kita hanya melakukan penambahan dana OP (operasional) Rp 10 miliar untuk jalan rusak. Untuk tahun depan, baru bisa kita maksimalkan," sebut Pj Wako Muflihun.

Minimnya anggaran perbaikan jalan ini, direspon Pimpinan DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE. Diakui, jumlah anggaran Rp 10 miliar itu, dipastikan tidak bisa mengakomodir semua titik-titik jalan rusak.

Tentunya, OPD terkait Pemko Pekanbaru, baik Dinas PUPR dan Perkim, harus memaksimalkan anggaran yang ada, termasuk kegiatan yang bisa membantu perbaikan jalan.

"Yang kita sepakati di MoU Rp 2,5 triliun. Memang itu kemampuannya. Namun untuk memastikan ini, kita akan panggil OPD terkait nantinya, untuk mengetahui anggaran mana saja yang bisa dimaksimalkan," tegasnya.

Lebih dari itu, masih keterangan T Azwendi, sebenarnya Pemko Pekanbaru, harus merinci lagi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, di masing-masing OPD.

"Saya kira, masih ada kegiatan yang kurang bermanfaat di OPD untuk dipotong lagi. Itu harus dipotong, karena sampai akhir tahun, kegiatan yang menyentuh masyarakat harus diprioritaskan," sebut Politisi Senior Partai Demokrat ini lagi. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  
 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved