Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi APBD P 2022

Tahapan Paripurna DPRD Pekanbaru yang digelar Kamis malam (29/9/2022), yakni Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Umum Fraksi

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nurul Qomariah
Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi
Pimpinan DPRD Pekanbaru dan Sekko Pekanbaru HM Jamil, berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, saat Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Fraksi APBD P 2022, Kamis malam (29/9/2022). 


TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru kembali menggelar rapat paripurna R-APBD Perubahan 2022.

Tahapan Paripurna yang digelar Kamis malam (29/9/2022), yakni Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD Perubahan 2022.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM, langsung memimpin Paripurna ini, didampingi dua pimpinan DPRD lainnya Ginda Burnama ST MT, T Azwendi Fajri SE, serta para anggota dewan.

Sementara dari eksekutif, hadir Sekko Pekanbaru HM Jamil, mewakili Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, para kepala OPD, serta unsur Forkompimda Pekanbaru.

Pimpinan Rapat Paripurna Ir Nofrizal MM mengatakan, Paripurna kali ini untuk mendengar jawaban dari Pemko Pekanbaru, terhadap persoalan yang menjadi pertanyaan dari semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Pekanbaru.

Yaitu, Fraksi PKS, Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra PPP, Fraksi PAN, Fraksi Hanura NasDem, Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar.

Jawaban Pj Wali Kota Pekanbaru yang dibacakan Sekko HM Jamil, menanggapi mulai persoalan keterlambatan KUA PPAS, akan menjadi perhatian bersama, khususnya TAPD ke depannya.

Sementara untuk kenaikan BBM, Pemko sudah melakukan langkah-langkah mengantisipasi inflasi, sudah mengalokasikan 2 persen untuk belanja umum kesejahteraan sosial.

"Terkait tanggapan mengenai potensi PAD, bahwa Pemko melalui Bapenda sudah melakukan pemotongan pajak melalui aplikasi ril time, yang masuk ke sistem pajak. Sehingga pengelolaan pajak bersih dan akuntabel," paparnya.

Selanjutnya, mengenai pandangan tentang upah PBPU dan PPDB, tambah Jamil, bahwa Pemko akan meninjau kembali terhadap upah PBPU.

Sedangkan untuk PPDB, khususnya masyarakat yang tak bisa Masuk ke SMP karena kurang sekolah dan sistem zonasi.

Pemko melalui Disdik selalu berusaha untuk memenuhi daya tampung untuk lulusan SD setiap tahunnya.

Hal ini dibuktikan Pemko sudah membangun sekolah baru di Tampan, Bukitraya dan lainnya.

Sementara mengenai tanggapan masalah banjir, bahwa Pemko tahun 2020 lalu, sudah menyusun masterplan penanganan banjir.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved