Gubernur Riau Syamsuar Mau Kunjungi Warga Ditolak Bupati Meranti Muhammad Adil,Begini Kata Pengamat
Berita meranti, Bupati Meranti Muhammad Adil tolak kunjungan kerja Gubernur Riau Syamsur ke daerah, Meranti, hal itu mendapat sorotan dari pengamat
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Tengah menyita perhatian, aksi Bupati Meranti Muhammad Adil yang menolak kedatangan Gubernur Riau Syamsuar ke daerahnya.
Hal itu itu tentu cukup membuat masyarakat Riau kaget, ada apa dengan dua pejabat tersebut.
Tidak hany dari masyarakat Riau, mengutip Kompas.com, Pengamat Kebijakan Publik Provinsi Riau, Dr Rawa El Amady juga memberikan tanggapannya.
Rawa mengatakan, sikap bupati Meranti yang menolak kunjungan Gubernur Riau tersebut tidaklah etis.
"Harusnya Bupati Meranti tidak melarang Gubernur yang dipilih langsung secara politis ke daerahnya. Karena hal itu tidak etis," kata Rawa saat dimintai tanggapan Kompas.com melalui pesan WhatsApps, Jumat (14/10/2022).
Rawa menjelaskan, dalam UU Otonomi Daerah, gubernur bukan atasan bupati secara politis melainkan hubungan koordinatif.
"Kita menganut otonomi daerah di kota/kabupaten. Sehingga, bupati dan wali kota mempunyai otoritas sendiri dalam merencanakan daerah," tutur Rawa.
Fungsi gubernur, lanjut dia, sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah dan menjalan tugas koordinatif antara kabupaten dan kota.
Bupati sendiri bertangung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan gubernur.
"Hubungan tidak harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota sudah terjadi sejak awal reformasi. Jadi pertistiwa sekarang ini hanya satu saja, akibat otonomi kota dan kabupaten," ucap dia.
Konflik ini kemudian menjadi isu penting ketika ketidakharmonisan tersebut masuk ke ranah politik.
Dimana bupati dan gubernur mempunyai kepentingan yang sama untuk merebut jabatan politik.
"Ketidakharmonisan ini di level administratif isu tidak muncul ke permukaan," sebut Rawa.
Jabatan politis gubernur baiknya dihapus
Karena itu, jika otonomi tetap di kota dan kabupaten, maka ada baiknya jabatan politis gubernur dihapus.
Gubernur hanya bagian departemen dalam negeri yang hanya bertugas secara administratif.
"Secara otomotis juga DPRD Provinsi harus dihapus. Ini menguntungkan karena konflik gubernur dan bupati hilang. Pemborosan uang untuk Pilgub (Pemilihan Gubernur) tidak terjadi," tutup peraih doktor bidang antropolog Universitas Indonesia ini.
Diberitakan sebelumnya, kunjungan Gubernur Riau Syamsuar ke Kabupaten Kepulauan Meranti batal.
Pasalnya, kedatangan Gubernur Riau ada indikasi mendapat penolakan dari Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau Erisman Yahya saat dikonfirmasi membenarkan batalnya kunjungan Gubernur Riau ke Kepulauan Meranti.
"Iya (batal)," aku Erisman kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApps, Kamis (13/10/2022).
Erisman menjelaskan, Gubernur Riau akan melakukan kunjungan kerja di dua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Rangsang. (Kompas.com)
