Breaking News:

Berita Riau

Gubernur Riau Geram, Ternyata Bankeu untuk Nelayan dan Sopir di Riau Belum Disalurkan

Gubernur Riau merasa geram, ternyata Bankeu untuk nelayan dan sopir di Riau beelum juga disalurkan.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Ariestia
Net
Gubernur Riau merasa geram, ternyata Bankeu untuk nelayan dan sopir di Riau beelum juga disalurkan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau merasa geram, ternyata Bankeu untuk nelayan dan sopir di Riau beelum juga disalurkan.

Bantuan tunai kepada para nelayan, sopir angkutan kota dalam provinsi, ojek online/pangkalan, petani cabe, disabilitas di Provinsi Riau ternyata belum disalurkan.

Bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi Riau ini diberikan sebagai dampak inflasi akibat kenaikan BBM.

Gubernur Riau, Syamsuar saat dikonfirmasi terkait hal tersebut tidak membantah. Ia mengaku sudah menerima laporan dari Sekretaris Daerah Riau, belum disalurkannya bantuan kepada masyarakat Riau yang terdampak inflasi akibat kenaikan BBM.

"Iya, tadi malam saya sudah dapat laporan dari Sekda. Saya akan kumpulkan kepala OPD," kata Syamsuar, Kamis (27/10/2022).

Mendapat laporan itu Gubri pun merasa geram dan langsung menginstruksikan kepada kepala OPD terkait untuk segera bergerak mencairkan Bansos tersebut, karena sangat dibutuhkan masyarakat.

Sebab Gubri mengakui jika pihaknya mendapat teguran dari Mendagri Tito Karnavian akibat belum disalurkannya bantuan tersebut.

"Iya, sudah ditegur Mendagri. Tapi bukan cuma Riau saja. Makanya saya minta ini dipercepat," ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau sudah menganggarkan lebih kurang Rp 15 miliar untuk para nelayan, sopir angkutan kota dalam provinsi, ojek online/pangkalan, petani cabe, disabilitas di Provinsi Riau yang terdampak kenaikan harga BBM dan inflasi.

"Saya minta kepala OPD untuk segera disalurkan. Untuk angaran ini kita siapkan Rp 15 miliar lebih, dan dana BTT juga kita siapkan untuk menambahnya, berapa perlunya, ini kepedulian kita," kata Sekda.

Dasar penganggaran bantuan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Maka pemerintah daerah wajib untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan.

Ia menjelaskan, bahwa beberapa OPD yang diminta mengalokasikan anggarannya untuk bantuan tersebut, keseluruhannya belum tersalur.

"Mereka masih melakukan verifikasi. Pak gubernur sudah perintahkan untuk bulan Oktoner ini sudah disalurkan. Tidal ada alasan lagi, kita sudah melakukan pendampingan oleh Asdatun Kejati, jadi tak perlu ditakutkan, segera disalurkan," ujarnya.

Dengan disalurkannya bantuan tersebut, diharapkan daya beli masyarakat semakin baik. Sehingga bisa mengurangi beban masyarakat.

Penerima bantuan ini adalah warga Riau yang terdampak kenaikan BBM dan inflasi diluar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat.

Sekda meminta kepada OPD terkait agar benar-benar mengecek data penerima bantuan. Agar jangan sampai nantinya ada penerima yang tidak tepat sasaran.

OPD terkait yang dimaksud diantaranya adalah Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Disperindag dan Dinas PUPR. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved