Breaking News:

ICW Desak Kejagung Periksa Menkominfo Johnny G Plate Soal Proyek BTS 4G

Proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo ini diduga mengakibatkan kerugian Rp 1 triliun.

Tribunnews / Irwan Rismawan
ICW Desak Kejagung Periksa Menkominfo Johnny G Plate Soal Proyek BTS 4G 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung ( Kejagung) untuk segera memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Johnny G Plate terkait proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G.

ICW menduga ada keterlibatan Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi di proyek tersebut.

Proyek BTS ini tengah diusut Kejagung. Diduga mengakibatkan kerugian Rp 1 triliun.

Proyek ini digarap oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo.

Koordinator ICW, Agus Sunaryanto meminta, Kejagung lebih aktif menggali informasi termasuk dari sejumlah saksi yang tepat.

“Kejaksaan Agung harus lebih aktif dalam melakukan penggalian informasi, termasuk dengan memanggil saksi yang relevan untuk dimintakan keterangan, termasuk Menteri Kominfo,” kata Agus dalam konferensi pers online, Minggu (27/11/2022).

Agus menuturkan, meskipun dalam proyek ini BAKTI menjadi pengguna anggaran, namun badan tersebut merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo dalam proyek pengadaan BTS.

Tindakan BAKTI dinilai tidak terlepas dari tanggung jawab Johnny sebagai menteri.

Hal ini merujuk pada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 129/PMK.05/2020.

“Direktur BAKTI ditunjuk oleh Menkominfo,” kata Agus.

Agus juga mendorong Kejagung segera menetapkan para pelaku dalam dugaan korupsi ini sebagai tersangka.

Sebab, sebagaimana diketahui, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan.

Selain itu, ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis dugaan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi atas proyek BTS 4G tahap pertama ini.

Hal ini akan menjadi catatan, karena pelaksanaan proyek pada tahap I pembangunan BTS sudah terjadi dugaan korupsi dan dugaan pelanggaran lain.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved