Breaking News:

Berita Pekanbaru

Sejumlah Pejabat Eselon di Pemko Pekanbaru Non Job, Pj Wako Sebut yang Non Job Ada Masalah

Sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemko Pekanbaru dalam status non job.

Penulis: Fernando | Editor: Ariestia
Internet
Sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemko Pekanbaru dalam status non job. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemko Pekanbaru dalam status non job.

Para pejabat tersebut tidak lagi punya meja pasca rotasi dan mutasi besar-besaran yang bergulir di masa kepemimpinan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun.

Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan komitmen Muflihun yang menyebut bahwa tidak akan ada pejabat non job.

Namun kenyataan sejumlah pejabat kini terpaksa non job karena berbagai alasan.

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun menampik informasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa belum ada pejabat di lingkungan pemerintah kota yang non job saat ini.

"Belum ada yang non job, belum ada lagi," paparnya kepada Tribunpekanbaru.com.

Muflihun menegaskan bahwa evaluasi selama ini hanya untuk menempatkan ASN di lingkungan pemerintah kota sesuai dengan keilmuannya dan kemampuannya.

Penempatan ini diharapkan bisa mendorong kinerja jajaran ASN menjadi lebih baik.

"Kita tidak ingin me non job kan bukan, tapi ingin menempatkannya sesuai posisinya," ulasnya.

Dirinya mengaku bahwa mutasi memang ada dampak terhadap jabatan di lingkungan pemerintah kota.

Ia menyebut satu dampak mutasi yakni pejabat eselon nantinya ada yang beralih ke jabatan fungsional di lingkungan pemerintah kota.

"Itu saja dampaknya, tidak ada yang non job. InsyaAllah sampai sekarang tidak ada yang non job," paparnya.

Muflihun menambahkan bahwa dirinya berkomitmen bahwa tidak ada pejabat yang non job.

Namun bila ada pejabat non job kemungkinan pejabat eselon itu ada masalah.

"Kita tetap komitmen, tapi kalau memang non job pasti ada masalah," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa kebijakan akhir ada di kementrian. Ia mengusulkan evaluasi terhadap 55 pejabat eselon di lingkungan pemerintah kota.

"Tapi yang diberi izin cuma 40, itu yang tidak semua di ACC, tentu pak menteri bijak. Yang non job tidak dibolehkan," ulasnya.

( Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang) 
 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved