Breaking News:

UMK Pelalawan

Naik 8,48 Persen, Dewan Pengupahan Tetapkan UMK Pelalawan Tahun 2023, Ini Besarannya

Jadi UMK Pelalawan 2023 sebesar Rp Rp.3.287.623,60 dan naik sebesar 8,48 persen dibanding UMK 2022 yang hanya Rp.3.030.598,59.

Penulis: johanes | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru.com/Dok Disnaker Pelalawan
Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Pelalawan akhirnya menetapkan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2023 setelah menggelar rapat pada Rabu (30/11/2022) di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pelalawan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN- Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Pelalawan akhirnya menetapkan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2023 setelah menggelar rapat pada Rabu (30/11/2022) di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pelalawan.

Rapat Dewan Pengupahan dihadiri oleh seluruh perwakilan yakni Pemerintah Daerah (Pemda), serikat pekerja, serikat buruh, hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Pertemuan berlangsung cukup ketat karena penetapan UMK maupun UMP menjadi polemik di berbagai daerah termasuk di Riau.

Pasalnya, pemerintah pusat menerbitkan aturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023.

Padahal sebelumnya penetapan upah minimum berdasarkan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

"Kita mengikuti imbauan pemerintah pusat dengan berpedoman pada Permenaker 18 tahun 2022. Alhasil besaran UMK tahun 2023 bisa ditetapkan," kata Sekretaris Disnaker Pelalawan, Iskandar kepada tribunpekanbaru.com, Rabu (30/11/2022)..

Iskandar menjelaskan, formulasi penghitungan UMK tahun 2023 mengikuti perhitungan pada Permenaker yang baru itu.

Setelah dimasukan ke rumus yang ada dengan angka yang telah dihitung, akhirnya besaran UMK bisa disepakati.

Jadi UMK 2023 sebesar Rp Rp.3.287.623,60 dan naik sebesar 8,48 persen dibanding UMK 2022 yang hanya Rp.3.030.598,59.

Kenaikan ini pastinya disambut baik oleh para pekerja karena lebih tinggi jika menggunakan rumus perhitungan pada PP 36 tahun 2021.

"Kenaikannya sebesar Rp 257.025,01 dari tahun 2022. Inilah yang akan kita rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Riau," tambah Iskandar.

Dalam pertemuan dewan pengupahan, pihak Apindo menolak besaran UMK tersebut lantaran menggunakan dasar perhitungan pada Permenaker 18 tahun 2022.

Apindo bersikukuh harus memakai PP nomor 36 tahun 2021, sebab PP lebih tinggi dibanding peraturan menteri dan tidak bisa gugur dengan aturan dibawahnya.

Perwakilan Apindo tidak ikut meneken keputusan itu meski tetap hadir dalam rapat dewan pengupahan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved