Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Sangat Dukung Dishub Berlakukan Lagi Larangan Truk Tonase Tinggi Lewati Jalur Ini

Dishub Pekanbaru kembali memberlakukan larangan kendaraan tonase berat melintas di jalan dalam kota. Pemberlakuannya sudah mulai bulan ini.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU/MAYONAL PUTRA
Dishub Pekanbaru kembali memberlakukan larangan kendaraan tonase berat melintas di jalan dalam kota. Pemberlakuannya sudah mulai bulan ini. FOTO ILUSTRASI 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dishub Pekanbaru kembali memberlakukan larangan kendaraan tonase berat melintas di jalan dalam kota. Pemberlakuannya sudah mulai bulan ini.

Larangan tersebut terutama di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Subrantas dan lainnya. Sesuai SK Walikota No 649 tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Kota Pekanbaru, kendaraan yang bertonase besar tidak dibenarkan melintas di jalan dalam kota mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.

Langkah yang dilakukan Dishub ini didukung DPRD Pekanbaru. Selaku mitra kerja, DPRD mengharapkan agar pemberlakuan tersebut benar-benar diterapkan.

"Kalau ini serius, tentu kita dukung penuh. Tapi jangan sesaat saja. Harus kontineu, karena dipastikan sudah banyak kajian dan analisis lagi, bahwa penerapan truk tonase besar ini wajib dibatasi," tegas Anggota DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH, Minggu (4/12/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Diakuinya, selain kawasan Sudirman dan Soekarno Hatta rawan dilalui truk tonase besar di jam-jam sibuk, juga di Jalan Subrantas Panam Pekanbaru, yang paling dikeluhkan masyarakat tentang bebasnya truk tonase besar ini lalu lalang.

Sebab di jalur Subrantas ini, tidak hanya truk tonase besar dan bus, tapi juga truk kayu, truk pembawa batu bara, dan sejenisnya bebas lalu lalang siang hingga malam hari, di saat jam sibuk.

Terakhir kejadian di Jalan Subrantas Panam, bocah 12 tahun meninggal dunia setelah terlindas bus PMH.

"Sebenarnya, kejadian serupa banyak terjadi di Jalan Subrantas yang memang padat penduduk. Namun korbannya tak sampai meninggal dunia, mereka tabrakan lalu luka parah. Makanya jalur ini wajib diberlakukan SK larangan tersebut," harapnya.

DPRD Pekanbaru mengharapkan, agar Dishub konsisten dalam menjalankan SK Walikota tersebut. Artinya, Dishub jangan setengah hati menjalankannya. Jika perlu gandeng tim gabungan terdiri dari Polri, TNI dan pihak terkait lainnya.

"Itu tadi, harus kontineu dan tegas di lapangan. Siapapun yang melanggar, sanksi tanpa pilih bulu," katanya.

Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso menjelaskan, bahwa hingga kini banyak kendaraan tonase berat, melanggar SK Walikota tersebut.

Bahkan keluhan masyarakat ini, sudah sampai ke pihaknya. Terutama yang bermukim di Kecamatan Tuah Madani dan Bina Widya.

"Pasti, kita pasti koordinasi dengan Polri dan pihak terkait, terkait pengamanan dan sanksi bagi yang melanggar," janjinya.

Penerapan SK Walikota tersebut bagi truk tonase besar, tambah Yuliarso, selain mengurangi dan menekan angka kecelakaan di jalur yang dilalui angkutan barang, juga mengurangi terjadinya kemacetan.

"Sudah dipastikan, kami bersama-sama dengan jajaran yang tergabung dalam forum lalulintas, baik kota, provinsi maupun nasional untuk mendukung kebijakan ini. Sehingga bisa benar-benar berjalan," harapnya. ( Tribunpekanbaru.com/ Syafruddin Mirohi).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved