Breaking News:

Berita Pelalawan

Beberapa Proyek Berpeluang Putus Kontrak, Dinas PUPR Pelalawan Disorot Karena Realisasi Fisik Rendah

Dinas PUPR Pelalawan yang angka realisasinya masih minim menjelang akhir tahun ini diminta untuk menggesa pengerjaan proyek fisik di lapangan.

Penulis: johanes | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung
Pembangunan Box Culvert di Jalan Said Abdul Jaafar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Masih banyak proyek yang tengah berjalan dan mempengaruhi serapan APBD 2022 yang masih minim. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN- Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan menjadi sorotan karena rendahnya realisasi fisik dan keuangan tahun 2022, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa dinas masih cukup rendah, terlihat dari rapat coffee morning yang digelar pada Senin (5/12/2022) lalu bersama Bupati Pelalawan H Zukri dan Wabup Nasarudin.

Dinas PUPR yang angka realisasinya masih minim menjelang akhir tahun ini diminta untuk menggesa pengerjaan proyek fisik di lapangan.

Khususnya pekerjaan dengan anggaran yang besar seperti jembatan, box culvert, drainase, hingga gedung maupun jalan.

Sehingga tidak ada proyek yang mangkrak dan semuanya tuntas saat berakhirnya masa penggunaan APBD.

Saat dikonfirmasi terkait kondisi ini, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Pelalawan, Joko Sutiardi ST menerangkan, beberapa kegiatan fisik sudah ada yang tuntas 100 persen.

Sebagian ada yang tahap pemeriksaan akhir atau PHO untuk proses pembayaran. Sebagian besar masih dalam proses pengerjaan di lapangan oleh kontraktor pemenang tender.

"Memang ada pekerjaan yang masuk kategori kontrak kritis mengingat progresnya yang belum maksimal di lapangan," ungkap Joko Sutiardi kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (6/12/2022).

Joko menerangkan beberapa pekerjaan yang masuk kontrak kritis telah disikapi sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Ada yang telah diberikan teguran satu, teguran dua, dan selanjutnya.

Tujuannya untuk meminta perusahaan rekanan menggesa pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja yang telah diteken sebelumnya.

Pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pekerjaan yang masuk kontrak kritis ataupun yang masih bisa dituntaskan hingga akhir tahun.

"Dalam Minggu ini sudah bisa final yang mana pekerjaan yang memang bisa digesa ataupun yang tidak. Itu yang kita evaluasi," tambah Joko.

Joko menegaskan, pihaknya akan melihat etikad dari kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya di lapangan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved