Breaking News:

UMK Bengkalis

Sah UMK Bengkalis Rp 3.599.029 ditetapkan Gubernur, Apindo Bengkalis Tetap Tolak Kenaikan

Apindo Bengkalis tetap menolak kenaikan UMK Bengkalis yang telah resmi ditetapkan Gubri.

Penulis: Muhammad Natsir | Editor: Ariestia
tribun
Apindo Bengkalis tetap menolak kenaikan UMK Bengkalis yang telah resmi ditetapkan Gubri. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Apindo Bengkalis tetap menolak kenaikan UMK Bengkalis yang telah resmi ditetapkan Gubri.

Gubernur Riau Syamsuar resmi mengesahkan upah minimum kabupaten (UMK) untuk dua belas kabupaten dan Kota di Riau tahun 2023.

Dari pengesahan ini kabupaten Bengkalis akan memiliki UMK sebesar Rp 3.599.029 yang akan diberlakukan tahun depan.

Terkait kenaikan UMK Bengkalis ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bengkalis tetap kukuh menolak kenaikan ini. Hal ini diungkap langsung Jefri Tumangkeng kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (7/12/2022) siang.

Menurut dia, Apindo Bengkalis tetap dengan pendapatnya yang disampaikan pada rapat dewan pengupahan beberapa waktu lalu. Menurut dia pihaknya tidak setuju kenaikan UMK yang memakai Permenaker nomor 18 tahun 2022 tersebut.

Karena mereka tetap berpegangan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021.

"Kalau berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022 ini kenaikan UMK memaksakan. Kalau PP 36 tahun 2021 penetapan UMK sesuai kesepakatan," terangnya.

Terkait hal ini Apindo sudah mengajukan banding karena PP lebih tinggi dari Permenaker. Sikap Apindo pusat sampai daerah sama.

"Jadi kita tetap dengan sikap kita menolak kenaikan UMK tersebut," tandasnya.

Sementara itu terkait kenaikan UMK Bengkalis yang sudah disahkan Gubernur Riau tersebut, Serikat Pekerja Bengkalis Independen (SPBI) menyambut baik. Dengan kenaikan ini sah sah saja dan sesuai dengan aturan yang ada.

Hanya saja SPBI berharap pengawasan dalam penerapan perlu dilakukan secara lebih serius lagi. Pengawas dari dinas terkait harus mengawasi dengan betul betul perusahaan perusahaan yang ada dalam menerapkan UMK ini.

"Karena sampai saat ini masih banyak perusahaan perusahaan yang ada di Bengkalis masih menerapkan upah dibawah UMK," terang Ketua SPBI Akmam Adi Putra.

Menurut dia, UMK yang diatur oleh pemerintah ini sebagian besar hanya diterapkan oleh perusahan persuhaan BUMN. Tetapi perusahaan perusahaan swasta rata rata yang ditemukan masih banyak karyawan yang digaji di bawah UMK.

"Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, pengawasan ini dilakukan oleh Disnaker Provinsi, perlu jadi perhatian mereka," terangnya.

Menurut dia, selama ini permasalahan UMK inilah yang sering terjadi dan menjadi perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Karena masih banyak upah karyawan yang di bawah UMK.

Akmam mengatakan, sebenarnya ada mekanisme yang bisa menunda pembayaran upah sesuai UMK jika perusahaan memang tidak mampu. Hanya saja mekanisme ini yang tidak dijalankan sehingga menjadi pro dan kontra antara karyawan dengan pengusaha yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis.

"Jika hubungan tidak harmonis tentu berdampak dengan etos kerja karyawan menurun. Untuk itu pengawas dari pemerintah mengawasi penerapan UMK ini," tandasnya. ( Tribunpekanbaru.com/Muhammad Natsir)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved