Jelang Tutup Buku, Realisasi APBD Riau 2022 Baru 80 Persen, Dana Bansos BBM Belum Disalurkan?

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau terus menggesa kegiatan jelang tutup buku tahun anggaran 2022.

Hingga saat ini realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2022 untuk keuangan mencapai 80 persen atau sebesar Rp7,7 triliun dari total anggaran sebesar Rp9,8 triliun lebih.

Sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 90,74 persen.

"Realisasi APBD Riau 2022 sudah tinggi. Untuk fisik sudah mencapai 90 persen lebih, dan keuangan 80 persen lebih," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, Senin (26/12/2022) seraya menargetkan realisasi belanja tahun 2022 bisa mencapai 90 persen.

"Tapi kita targetkan untuk realisasi belanja ini sampai akhir tahun bisa mencapai 90 persen lebih," tambahnya.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan administrasi pembayaran kegiatan tahun 2022, agar realisasi belanja tinggi.

"Masih ada kegiatan yang sudah dikerjakan, tapi belum dicairkan anggarannya, sehingga mempengaruhi realisasi belanja," ujarnya.

Selain itu, SF Hariyanto juga meminta OPD yang terdapat pagu anggaran jaringan pengaman sosial untuk menggesa penyalurannya.

Sebab hingga akhir tahun ini, realisasi pengakuan bantuan untuk penanganan inflasi dan dampak kenaikan BBM masih rendah.

"Kalau anggaran jaringan pengaman sosial untuk penanganan inflasi ini tersalurkan semua akan mendorong realisasi keuangan kita," katanya.

SF Hariyanto meminta Organisasi Perangkat Daerah serius menyalurkan bantuan perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan harga BBM subsidi di Provinsi Riau.

Sehingga realisasi nya bisa meningkat dan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat.

Untuk itu, SF Hariyanto meminta OPD yang menjalankan anggaran bantuan sosial itu untuk agar dapat komitmen sesuai kesepakatan bersama.

"Karena anggaran bantuan perlindungan sosial itu kan usulan dari OPD. Kalau sudah diusulkan, ya harus bisa dipertanggungkan. Saya minta akhir Desember ini anggaran bantuan sosial itu dapat disalurkan semua. Kita upayakan semaksimal mungkin," katanya.

Seperti ketahui, anggaran bantuan perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan harga BBM subsidi di Provinsi Riau sebesar Rp15,7 miliar dari 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)