Breaking News:

Mudahkan Masyarakat Punya Rumah, bank bjb Dorong KPR Sejahtera FLPP dan Tapera Tahun 2023

Komitmen bank bjb terlihat dalam penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP & Penyalur Tapera Tahun 2023, pada Rabu 28 Desember 2022 di Jakarta

Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP & Penyalur Tapera Tahun 2023, pada Rabu 28 Desember 2022 di Jakarta. 

 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANDUNG - bank bjb berkomitmen untuk terus memudahkan masyarakat memiliki rumah dengan harga terjangkau.

Melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera Tahun 2023.

KPR Sejahtera FLPP merupakan program kredit pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikelola oleh BP Tapera dan disalurkan salah satunya melalui bank bjb.

Komitmen bank bjb terlihat dalam penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP & Penyalur Tapera Tahun 2023, pada Rabu 28 Desember 2022 di Jakarta.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini mengatakan bank bjbtelah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sejak 2016 dengan pencapaian sebesar Rp3,2 triliun kepada 23.347 nasabah.

Adapun penyaluran KPR sejahtera FLPP selama 3 tahun terakhir yakni pada 2020 sebanyak 5.359 nasabah atau 101,59 persen dari target.

Pada 2021 sebanyak 5.829 nasabah atau 102,2 persen dari target, serta sebanyak 8.343 nasabah atau 100 persen dari target.

"Melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP dan Tapera Tahun 2023, bank bjb senantiasa mendukung pemerintah khususnya Kementerian PUPR untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah idaman dengan harga terjangkau," ujar Suartini.

Selain menyalurkan FLPP, bank bjb juga berpartisipasi dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) sejak tahun 2022.

Pembiayaan Perumahan Tapera merupakan pembiayaan untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah bagi peserta Tapera.

Berdasarkan PP 25/2020, program Tapera ditujukan untuk seluruh pekerja di Indonesia, baik yang berada dalam naungan pemerintah, maupun badan usaha swasta.

Para pekerja yang berada dalam naungan pemerintah yang dimaksud, mencakup pegawai sipil negara (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kemudian, pegawai badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved