Breaking News:

Berita Riau

Ketua Nasdem Riau Sebut Yuwono Pintadi Tidak Berhak Catut NasDem untuk Gugatan ke MK

Ketua DPW NasDem Riau Willy Aditya mengatakan, Yuwono Pintadi yang ikut melakukan uji materi UU No. 7 tahun 2017 ke MK, status keanggotaannya berakhir

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nurul Qomariah
Istimewa
Ketua DPW NasDem Riau Willy Aditya mengatakan, Yuwono Pintadi yang ikut melakukan uji materi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke MK, status keanggotaannya di NasDem berakhir sejak 2019. 


TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua DPW Partai NasDem Riau yang juga Wakil Ketua di DPP, Willy Aditya menyatakan Yuwono Pintadi yang ikut melakukan uji materi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), status keanggotaannya di NasDem telah berakhir sejak 2019.

Dengan begitu, kata Willy gugatan tersebut sifatnya pribadi bukan atas nama Partai NasDem.

"Jika ada hal-hal strategis dan politis secara garis partai sudah jelas, kita menolak sistem pemilu proporsional tertutup," ujar Willy Aditya dalam keterangannya.

"Oleh karenanya jika ada orang yang mencatut Partai NasDem atas kepentingan tertentu jelas ini melanggar kebijakan partai," imbuhnya.

Lebih rinci dia menjelaskan pasca-kongres Partai NasDem ke II tahun 2019 silam, kebijakan DPP terkait keanggotaan partai sudah semua terdigitalisasi.

Hal ini menurutnya sudah tertuang dalam surat edaran DPP Partai NasDem terkait migrasi keanggotaan Partai NasDem ke E-KTA.

Dalam surat edaran tersebut diperintahkan semua kader melakukan registrasi ulang di tahun 2019 pada sistem digital keanggotaan Partai NasDem atau E-KTA.

Bagi kader yang tidak melakukan registrasi ulang tersebut dianggap mengundurkan diri dan tidak tercatat dalam sistem keanggotaan Partai.

Artinya Yuwono Pintadi bukan lagi kader NasDem karena tidak patuh terhadap surat edaran tersebut.

Oleh karena itu Yuwono tidak punya hak mengklaim Partai NasDem dalam gugatan uji materiil ke MK terkait sistem Pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup.

Willy menjelaskan sistem proporsional terbuka adalah bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi.

Sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem yang sebelumnya yakni sistem proporsional tertutup.

"Proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral," ujarnya.

"Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai," tutup Willy Aditya.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved