Breaking News:

Berita Pelalawan

Layani Gugatan PT TUM di PTUN, Pemda Pelalawan Siapkan Bukti Admistrasi Pencabutan IUPB Perusahaan

Pemda Pelalawan menyiapkan bukti admistrasi pencabutan IUPB PT TUM untuk melayani gugatan perusahaan itu di PTUN.

Penulis: johanes | Editor: Ariestia
Tribunpekanbaru.com/Johannes Tanjung
Pemda Pelalawan menyiapkan bukti admistrasi pencabutan IUPB PT TUM untuk melayani gugatan perusahaan itu di PTUN. FOTO: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pelalawan, Budi Surlani S.Hut MM. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Pemda Pelalawan menyiapkan bukti admistrasi pencabutan IUPB PT TUM untuk melayani gugatan perusahaan itu di PTUN.

Sidang atas gugatan PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih berlangsung hingga Senin (9/1/2023).

PT TUM memasukan gugatan ke PTUN lantaran tidak terima Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB) dicabut oleh Pemda pada tahun 2020 lalu.

Perusahaan perkebunan sawit yang sama sekali belum membangun kebun itu terletak di Kecamatan Kuala Kampar yang tersebar di beberapa desa.

Gugatan telah dimasukkan sejak akhir tahun lalu dan proses persidangan sudah berjalan.

"Proses persidangan masih tetap berjalan di PTUN Pekanbaru sekarang sudah tahap pembuktian alat-alat bukti," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pelalawan, Budi Surlani S.Hut MM kepada tribunpekanbaru.com, Senin (9/1/2023).

Budi Surlani mengungkapkan, pihaknya bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) telah menyiapkan alat bukti atas pencabutan IUPB milik PT TUM itu.

Mulai dari surat menyurat, dokumen, hingga bukti-bukti administrasi terkait persoalan PT TUM. Hal itu dinilai bisa melawan gugatan perusahaan yang dilayangkan melalui tim kuasa hukumnya.

Sejak awal, lanjut Budi Surlani, Pemda melayani gugatan tersebut dengan menggunakan kuasa hukum dari internal yakni Bagian Hukum Setdakab.

Pemda yakin jika keputusan mencabut IUPB PT TUm pada April 2020 merupak keputusan yang tepat sesuai dengan aturan yang ada mulai dari jenjang peraturan menteri hingga aturan mengikat lainnya.

Seiring dengan menghadapi gugatan, pihaknya fokus dalam memantau aktivitas PT TUM di Kuala Kampar sejak dihentikan pada Bulan Agustus 2022 lalu.

Saat itu tim terpadu Pemda dan penyidik PPNS dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memasang spanduk larangan beraktivitas di lokasi HGU PT TUM, sampai saat ini belum ada pergerakan apapun dari perusahaan di areal tersebut.

"Sampai sekarang memang tidak ada lagi aktivitas dari PT TUM di Pulau Mendol Kuala Kampar. Masyarakat juga turut mengawasi di sana," tambah Budi Surlani.

Sejak SK IUPB perusahaan dicabut, Pemda Pelalawan merekomendasikan pencabutan HGU perusahaan ke BPN dengan dasar pencabutan IUPB. Proses itu sedang berlangsung di BPN Kantor Wilayah Riau yang dikawal oleh Pemda, tokoh masyarakat Kuala Kampar, hingga aktivis Pelalawan lainnya.

Kabag Hukum Setdakab Pelalawan, Syaiful Bahri menyampaikan proses persidangan tata usaha sudah berlangsung beberapa kali sesuai dengan tata cara di PTUN.

Sidang masih berlanjut dan diperkirakan akan memakan waktu cukup lama, karena berkaitan dengan administrasi dan birokrasi.

"Untuk bukti-bukti pastinya sudah disiapkan. Biasanya sidang PTUN itu cukup lama, berbeda dengan sidang perkara pidana atau sejenisnya," papar Syaiful.

Bagian Hukum Setdakab mengahadapi gugatan PT TUM dengan sumber daya yang ada di Pemda, tanpa harus menggandeng tim hukum dari luar.

Hal itu sesuai dengan aturan yang ada, dimana Pemda tak dibenarkan menggunakan jasa kuasa hukum dari eksternal pemerintahan. ( Tribunpekanbaru.com/ Johannes Wowor Tanjung).

  • Tribun Shopping

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved