Breaking News:

Berita Kepulauan Meranti

Perhitungan DBH Kepulauan Meranti Tunggu Audit BPK, Bupati Adil Kembali Audiensi Bersama Kemenkeu

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM kembali melakukan audiensi bersama Kemenkeu terkait DBH Migas

Penulis: Teddy Tarigan | Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM kembali melakukan audiensi bersama pihak Kementerian Keuangan di Gedung Radius Prawiro, Jakarta, Senin (9/1/2022). Audensi itu membicarakan tentang DBH Migas. 

 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUAN MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM kembali melakukan audiensi bersama pihak Kementerian Keuangan di Gedung Radius Prawiro, Jakarta, Senin (9/1/2022).

Bupati diterima langsung oleh Direktur Dana Transfer Umum Adriyanto beserta jajaran.

Dalam audiensi itu, pihak Kemenkeu membuka data kertas kerja terkait perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan gas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 dan 2022.

Ikut mendampingi Bupati dalam audiensi itu, Sekda Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto, Asisten II Suhendri, Asisten III Sudandri Jauzah, Staf Ahli Bupati Randolph, dan sejumlah kepala OPD, kepala bagian dan kepala bidang di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti

Usai rapat tersebut, Bupati mengatakan, menyambut baik keterbukaan yang disampaikan oleh pihak Kemenkeu.

Dengan begitu, katanya, Pemkab Kepulauan Meranti bisa mengetahui bagaimana alur dan mekanisme perhitungan sehingga menjadi DBH yang diterima oleh daerah yang dipimpinnya.

Sebelumnya, Pemkab Meranti telah meminta kejelasan terkait jumlah produksi, prognosa dan DBH minyak bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di Kepulauan Meranti.

Sedangkan untuk perhitungan keuangannya didapat hari ini saat rapat audiensi bersama Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto saat dikonfirmasi Tribunpekanbaru.com , Selasa (10/1/2023) mengatakan, telah mendapatkan penjelasan terkait perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan.

"Artinya saat itu sudah dijelaskan bagaimana perhitungannua dan bagaimana cara kerja mereka dalam menghitung bagi hasil itu dan kota memahami," ungkapnya.

Walaupun demikian Bambang mengatakan saat ini proses DBH pada tahun 2022 untuk Kepulauan Meranti sedang diaudit oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

"Jadi hasilnya nanti terhadap DBH final 2022 nanti disesuaikan dengan hasil audit BPK, baru diselaraskan," ujarnya.

Dari hasil audiensi dijelaskan Bambang memang diketahui ada kenaikan sekitar 10 persen dari nilai hasil lifting migas dari tahun 2021 dan 2022.

"Ada kenaikan 2021, 2022 ada peningkatan 10 persen, tapi nilai belum dihitung, yang menghitung audit oleh BPK, karena seperti itu, prosesnya. Apakah pemerintah pusat apa kurang bayar atau lebih bayar," ungkapnya

Sementara itu untuk nilai pada tahun 2023 nanti disesuaikan prognosanya dan berlaku di tahun 2024.

Ditambahkannya pula pada prinsipnya Kementrian Keuangan sangat terbuka dan transparan terhadap perhitungan DBH terebut.

"Tinggal ini menyesuaikan dengan aturan dan regulasi yang berlaku," ujarnya.

( Tribunpekanbaru.com / Teddy Tarigan )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved