Breaking News:

Berita Riau

Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan SKTT 150 kV PT PLN Senilai Ratusan Miliar Rupiah

Kejati Riau saat ini sedang mengusut dugaan korupsi pada proyek pembangunan SKTT 150 kV GIS Kota Pekanbaru, Gardu Induk Garuda Sakti anggaran 2019

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Nurul Qomariah
TRIBUNPEKANBARU.COM/RIZKY ARMANDA
Kasidik Bidang Pidsus Kejati Riau, Rizky Rahmatullah mengatakan, Kejati Riau saat ini sedang mengusut dugaan korupsi pada proyek pembangunan SKTT 150 kV GIS Kota Pekanbaru, Gardu Induk Garuda Sakti tahun anggaran 2019. Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda 

 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau saat ini sedang mengusut dugaan korupsi pada proyek pembangunan Saluran Kabel Tekanan Tinggi (SKTT) 150 kV Gas Insulated Substation (GIS) Kota Pekanbaru, Gardu Induk Garuda Sakti tahun anggaran 2019.

Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau selaku pihak yang menangani kasus ini, sudah menaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Hal ini berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan oleh tim jaksa pada Selasa (10/1/2023) kemarin.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Bidang Pidsus Kejati Riau, Rizky Rahmatullah mengatakan, tim penyidik dalam hal ini sudah menemukan indikasi atau dugaan adanya perbuatan melawan hukum.

"Yang berpotensi atau diduga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," tutur Rizky, didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto, Rabu (11/1/2023).

Penyelidikan dijelaskannya, sudah dimulai sejak Oktober 2022.

Rizky menerangkan, tahun anggaran 2019, Unit Induk Pembangunan (UIP) PLN Sumatera Bagian Tengah, Unit Pelaksana Proyek Jaringan (UPTJ) Riau - Kepri, melaksanakan pembangunan SKTT bawah tanah.

Nilai pagu pekerjaan pembangunan proyek ini, sebesar Rp320 miliar lebih. Dana ini bersumber dari anggaran PLN.

Dari nilai pagu itu, disepakati berdasarkan hasil proses pelelangan terbatas, proyek dimenangkan oleh perusahaan dengan inisial PT T.

"Kemudian dilaksanakan kontrak dengan nilai Rp276 miliar lebih. Lalu dilakukan adendum pertama terkait perubahan nilai kontrak sebesar Rp306 miliar lebih. Dan dilakukan pula adendum kedua terkait perubahan nilai kontrak menjadi Rp309 miliar lebih," urainya.

Rizky berujar, terdapat beberapa dugaan perbuatan melawan hukum yang terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Karena sampai saat ini, pekerjaan tersebut belum selesai dan belum fungsional. Artinya dalam proses penyidikan ini kita masih mengumpulkan alat bukti. Sehingga nanti kita bisa menemukan siapa tersangkanya," sebut Kasidik.

Ia memaparkan, proyek ini bukan multiyears. Harusnya, proyek selesai pada Januari tahun 2021.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved