Breaking News:

Seribuan Kades Kembali Demo, Kali Ini Bukan Kekuasaan, Ini Tiga Tuntutannya

Demonstrasi kali ini, para kades yang berasal dari desa se-Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat itu seputar kesejahteraan. 

YouTube Tribun Jateng
Kades kembali berdemonstrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Seribuan kepala desa ( Kades ) kembali melakukan aksi demonstrasi pada Rabu (25/1/2023).

Tapi, kali ini mereka tak menuntut kekuasaan. 

Demonstrasi kali ini, para kades yang berasal dari desa se-Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat itu seputar kesejahteraan. 

Seribuan Kades yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tasikmalaya itu akan memadati Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Gedung DPR RI.

Adapun tuntutan para kades yaitu, kejelasan status perangkat desa, peningkatan kesejahteraan perangkat desa, dan penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NPID) nasional. 

Dengan terbitnya NPID, Kades mendapat kejelasan soal penghasilan mereka yang ditanggung oleh APBN.

Di samping itu, mereka mendapatkan penghasilan atau gaji dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan adanya NPID, Kades mendapat penghasilan dari ADD dan juga APBN secara langsung.

"Tuntutan ada tiga, ingin kejelasan status perangkat desa, kesejahteraan perangkat desa, dan Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa secara keseluruhan," kata Korlap PPDI Kabupaten Tasikmalaya, Diana Budiman.

Budiman menyampaikan berdasarkan manifes ada sebanyak 1.562 perangkat desa Tasikmalaya yang berangkat ke Jakarta.

Mereka mewakili 351 desa yang ada di Tasikmalaya. Ribuan perangkat desa ini berangkat dengan 40 bus dan 11 mobil.

"Di manifes sampai saat ini 1.562 orang, tersebar dari 351 desa. Dengan kekuatan armada bus itu, tadi sore itu 40 bus dan 11 mobil kecil," tuturnya. 

Gaji Kades

Gaji kepala desa / kades diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved