Alumni UGM Ultimatum Sri Mulyani, Minta Usut Harta Semua Pegawai Pajak Buntut Kasus Mario Dandy

TRIBUNPEKANBARU.COM - Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Filsafat untuk mengusut tuntas harta para pegawai pajak buntut kasus Mario Dandy.

Tak hanya itu, sebanyak 5 poin pernyataan sikap yang diutarakan oleh Kagama dalam menyoroti kasus ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diminta gerak cepat mengatasi pegawai di Ditjen Pajak.

Seperti diketahui, saat ini telah muncul sikap apatis dari masyarakat kepada Ditjen Pajak.

Di medsos berkembang tagar yang intinya menolak bayar pajak, karena uang pajak diduga untuk foya-foya pegawai di Ditjen Pajak.

Rasa kesal masyarakat ini membuncah buntut kasus anak pejabat pajak bernama Mario Dany yang menyiksa putra pengurus GP Ansor hingga koma.

Di samping itu, Mario Dandy yang merupakan anak eks pejabat eselon III Ditjen Pajak kerap pamer harta, yang kebetulan sang ayah, Rafael Alun Trisambodo memiliki harta jumbo.

Publik pun menuntut transparansi dan audit menyeluruh bagi pegawai Ditjen Pajak, karena diduga banyak yang menjadi sultan karena menyedot uang rakyat alias korupsi.

Sri Mulyani memang sudah bertindak, dengan mencopot Rafael Alun dari jabatannya, namun itu tak cukup.

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Filsafat pun angkat bicara terkait hal itu.

Ketua Umum Kagama Filsafat, Charris Zubair mengatakan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy bukan sekadar penganiayaan biasa.

Kasus tersebut, telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak.

Kasus kekerasan, mengantarkan kepada suatu tabir yang terbuka bahwa ternyata ada hal yang perlu dibenahi.

"Bagaimana bisa Rafael yang merupakan pejabat Kementerian Keuangan eselon III bisa mempunyai harta sebanyak itu," ujar Charris Zubair dalam jumpa pers, Senin (27/2/2023).

Arogansi yang ditunjukan oleh Mario Dandy membuka otak pandora orang-orang yang melalukan tata kelola pajak.

Tak heran jika kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan merosot drastis.

"Ketika masyarakat masih susah dengan kondisi ekonomi yang sulit, maka tidak elok jika pegawai pajak yang notabene dibiayai oleh masyarakat banyak justru memamerkan gaya hidup mewah yang tidak pantas," ungkapnya.

Charris Zubair mengungkapkan, momentum ini jangan sampai hanya berlalu begitu saja.

Harus ada reformasi struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

"Selama ini nyaris tidak ada yang mengawasi, memang ada Inspektorat Jenderal Kemenkeu," ujarnya.

"Namun, kasus Rafael Alun menunjukan bahwa semua itu tak cukup," imbuhnya.

"Jika fenomena ini dibiarkan terus tanpa ada reformasi struktural, kami mengkhawatirkan bisa terjadi pembangkangan sipil besar-besaran," katanya.

"Sesuatu yang kita bersama tidak inginkan," imbuhnya.

Kagama Fakultas Filsafat mengeluarkan pernyataan sikap sebagai tanggung jawab moral.

Ada lima poin dari pernyataan sikap Kagama Filsafat UGM.

Pertama, mengutuk keras terjadinya kekerasan yang sangat brutal yang dialami D.

Kagama Filsafat menuntut agar Polisi menindak dengan tegas semua yang terlibat agar menjadi efek deterrent.

Sehingga tidak ada lagi D lain yang menjadi korban arogansi dan kebengisan pemuda kaya.

Kedua, Kagama Filsafat menuntut agar Kementerian Keuangan melakukan reformasi struktural yang menyeluruh.

Agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak untuk menjadi luar biasa kaya dengan cara yang tidak patut.

"Kami menginginkan Kemenkeu untuk lebih transparan lagi dan melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak," ucapnya.

"Kewenangan yang berlebihan cenderung korup, apalagi mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan," ungkapnya.

Tiga, Kagama Filsafat menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran.

Empat, Kagama Filsafat menuntut Departemen Keuangan bekerjasama dengam KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia.

"Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas," tandasnya.

Lima, Kagama Filsafat menuntut kepada pemerintah dan DPR RI untuk membentuk lembaga pengawas pegawai pajak yang independen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani diserang pegawainya usai meminta membubarkan klub motor gede (Moge) anggota Ditjen Pajak dan melarang pegawai pajak hidup mewah.

Atas sikapnya tersebut, Sri Mulyani dianggap tidak adil dengan Ditjen Pajak dan lebih menganakemaskan Ditjen Bea Cukai.

Sebelumnya hal tersebut dilakukan Sri Mulyani akibat kasus anak Rafael Alun Trisambo yang menganiaya remaja dan memang kerap memamerkan harta sang ayah yang disebut mencapai 56 Miliar.

Kini Sri Mulyani justru diserang oleh pegawai pajak lantaran membuat pernyataan soal larangan bagi pejabat untuk hidup mewah dilansir dari akun instagram pribadinya @smindrawati, Senin (27/2/2023).

Dalam unggahan tersebut Sri Mulyani awalnya bertindak tegas membubarkan klub motor gede (Moge) yang ada di Ditjen Pajak.

Bahkan Sri Mulyani menyoroti asal uang untuk motor besar yang dimiliki para pejabat.

Sehingga meskipun uang tersebut benar adanya, Sri Mulyani tetap meminta klub Moge tersebut dibubarkan usai adanya kasus yang menyorot harta kekayaan sejumlah pejabat negara.

"Sudah Diverifikasi Beberapa hari ini beredar di berbagai Media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar.

Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut:

1. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN.

2. Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge - menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP.

Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi; mengendarai dan memamerkan Moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik.

Ini mencederai kepercayaan masyarakat," tulis Sri Mulyani.

Sejumlah netizen yang mengaku sebagai pegawai pajak lantas menanggapi hal tersebut dengan beragam komentar.

Tak sedikit yang justru membanjiri instagram Sri Mulyani dengan komentar negatif atas keputusan tersebut.

Apalagi Sri Mulyani juga melarang keras pegawai pajak dan pemerintah untuk hidup mewah.

"Sudah dibakar sama masyarakat, dikasih minyak sama menteri sendiri. Kerja bagus bu menteri bea cukai," komentar @ptrw1319.

Netizen juga meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik karena akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak.

"Mohon izin bu mungkin lebih bijak jika disampaikan di internal bu hal hal seperti ini. Bukannya meredakan malah semakin menambah persepsi lain. Saya rasa lebih elok dan bijak jika disampaikan melalui arahan internal. Kita SATU KEMENKEU selogan yang selalu di gaung gaungkan ayok kita lakukan bersama bu. Memperbaiki yang buruk bersama sama," komentar ghozie_f.

Pegawai pajak lainnya juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo.

"Bu.. ini yg bermasalah anak pegawai pajaknya bu... bukan pegawai pajaknya.. kami yg ga tau apa apa tiba tiba tertuduh dimana dimana bu... hidup mewah gimana bu ke kantor aja harus empet empetan naik kreta naik busway pulang malam lembur ini itu," abdulkh94

"Ibu, banyak sekali pegawai DJP yang bekerja secara jujur dan amanah disini. Banyak yang berjuang jauh dari keluarga untuk mengemban tugas ini. Jujur saya kecewa membaca postingan Ibu terkait hal ini yang bisa diselesaikan secara internal tanpa menggiring opini publik ke arah yang lebih negatif," komentar rhmnrhyuuu.

Sri Mulyani Minta Klub Moge Belasting Ridjder Dibubarkan

Sebelumnya, Sri Mulyani menyoroti petinggi pajak lainnya, yakni Dirjen Pajak Suryo Utomo lantaran diduga memiliki komunitas motor gede di kalangan korpsnya.

Imbas kasus tersebut, Sri Mulyani merasa gerah dengan tingkah para pejabat yang kerap memamerkan harta.

Dalam akun instagram komunitas yang beredar, Suryo nampak mengendarai motor tanpa mengenakan helm.

Sri Mulyani yang mengetahui hal tersebut langsung meminta klub moge DJP untuk dibubarkan.

Melansir Kompas, klub motor bernama Belasting Rijder yang menjadi wadah perkumpulan penyuka motor para pegawai DJP.

Bendahara negara itu bahkan memerintahkan langsung pembubaran klub motor Belasting Rijder.

Sri Mulyani mengaku terus memantau situasi pasca-terkuaknya fenomena gaya hidup mewah pegawai pajak.

Jika terus dibiarkan, maka bisa menggerus kepercayaan publik pada institusi DJP.

"Beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede (moge) bersama klub Belasting Rijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar," tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya, Minggu (26/2/2023).

Melihat fenomena klub motor dengan unggahan tunggangan mewah sebagaimana diperlihatkan Dirjen Pajak Suryo Utomo, Sri Mulyani meminta anak buahnya menjelaskan soal asal muasal kekayaannya kepada publik.

"Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," ucap Sri Mulyani.

Bahkan selain meminta Dirjen Pajak melakukan klarifikasi ke publik, Sri Mulyani juga menginstruksikan klub motor Belasting Rijder dibubarkan karena terindikasi menjadi cerminan gaya hidup berlebihan beberapa pegawai pajak.

"Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," tegas Sri Mulyani.

Alasan Sri Mulyani Copot Rafael Alun Trisambodo Ayah Mario Dandy dari Jabatannya di Ditjen Pajak (Kolase Tribun)
Selain itu ia juga menyebut meskipun moge maupun aset lainnya didapatkan dengan cara yang halal sekalipun, sebagai PNS DJP, sebaiknya hal-hal berbau mewah tersebut tak dipertontonkan ke masyarakat yang jadi pembayar pajak.

"Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat/pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik," ungkap Sri Mulyani.

Dirinya berkali-kali menegaskan, pegawai DJP maupun keluarganya dilarang mempertontonkan gaya hidup mewah, karena bisa mencedarai rakyat yang menggaji mereka dengan nominal sangat tinggi.

"Ini mencederai kepercayaan masyarakat," ungkap Sri Mulyani.

https://wartakota.tribunnews.com/2023/02/28/buntut-kasus-mario-dandy-alumni-ugm-ultimatum-sri-mulyani-jangan-sampai-ada-pembangkangan-publik

( Tribunpekanbaru.com )